Suara.com – Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkap rencana akan melakukan audit pada semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sumber dana LSM. Luhut agaknya curiga ada campur tangan asing di LSM di Indonesia.
Hal tersebut terungkap ketika Luhut jadi saksi di sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (8/6/2023). Pada kesempatan itu, Luhut mengaku sempat datang kedutaan besar (dubes) negara lain usai kasus pencemaran nama baik oleh Haris dan Fatia mencuat ke publik.
Simak fakta Luhut mau audit semua LSM berikut ini.
1. Mau Audit Semua LSM di Indonesia
Baca Juga:
Jelang Sidang, Massa Pendukung Luhut Provokasi Tim Hukum Haris-Fatia, Teriak Bohong
Dalam sidang Haris dan Fatia, Luhut mengatakan akan mengaudit LSM di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapat LSM. Apalagi menurut Luhut, ada banyak LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas.
2. Bantah menyerah Bisnis di Papua
Dalam persidangan, Luhut membantah adanya keterlibatan bisnis di tanah Papua seperti yang dituduhkan kepada Haris dan Fatia. Dia sempat mengungkap ada salah satu dubes negara yang mendatanginya soal kasus pencemaran nama baik Haris dan Fatia.
“Ada satu dubes negara datang ke saya, ini kenapa sampai begini? Saya jelaskan semua tuduhan tidak benar,” ungkap Luhut. Sebagai informasi, Haris dan Fatia didakwa karena pernyataan mereka dalam video di akun YouTube Haris yang dinilai mencemarkan nama baik Luhut.
3. Sakit Hati Disebut Tuhan
Baca Juga:
Kekacauan! Massa Pendukung Haris-Fatia Cegat Mobil Luhut dan Bentrok dengan Polisi
Luhut merasa sakit hati disebut punya bisnis di Papua. Dia juga jengkel disebut penjahat dan ‘tuan’ oleh Haris dan Fatia.
“Saya disebut lord dan penjahat, menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan,” ujar Luhut.
4. Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut
Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut lewat sebuah video yang diunggah di akun YouTube miliknya. Video itu berjudul ‘Ada lord Luhut di balik hubungan ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’. Dalam video itu Haris dan Fatia membahas kajian cepat Koalisi Pembersihan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.
Kontributor : Trias Rohmadoni
