TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa tarif penumpang transportasi bus dengan skema Beli Layanan (BTS) atau Teman Bus masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Di kami sejak 31 Oktober tahun lalu sampai dengan per Juni 2023 minggu lalu, kurang lebih Rp 30-31 miliar pendapatan yang kami terima,” ujar Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Tonny Agus Setiono di Gedung Cipta, Kemenhub, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Juni 2023.
Angka tersebut berasal dari program Teman Bus yang beroperasi di 10 kota di Indonesia, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2020 dengan jumlah koridor 48, kendaraan 741 bus, sedangkan pengumpan atau angkot ada 111 unit.
Tarif yang diterapkan di berbagai kota itu juga berbeda-beda, mulai dari termurah di Yogyakarta Rp 3.600, sedangkan yang terakhir Rp 6.200 di Surabaya. Soal target pendapatan hingga akhir 2023, kata Tonny, Kemenhub belum menghitungnya.
“Karena nanti ada tarif khusus, tarif umum, kami coba lihat. Mungkin baru tahun depan kami coba targetkan berapa capaian untuk PNBP,” tutur Tonny. Dia juga menambahkan setiap pendapatannya yang disetor ke kas negara.
Selanjutnya: Sementara soal penumpang, Kemenhub menargetkan….
