Jakarta, CNBC Indonesia-Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources TBK (BUMI), Dileep Srivastava mengungkap bahwa dalam menjalankan agenda hilirisasi batubara, diperlukan insentif, pendanaan, hingga percepatan dengan undang-undang yang memungkinkan untuk proyek-proyek tersebut, seperti yang terjadi di negara India.
“Pendekatan ini sangat membantu untuk mendorong proyek-proyek hilirisasi,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).
Lebih lanjut, Dileep juga memaparkan mengenai rencana gasifikasi parlemen batu bara di India setelah persetujuan pada 24 Januari lalu. Dia menjelaskan persetujuan tersebut sejalan dengan target yang diumumkan sebelumnya yaitu kapasitas gasifikasi batubara sebesar 100 juta ton pada tahun 2030.
“Namun yang jelas bahwa pemerintah India mengambil peran aktif dalam menopang industri ini karena mereka memberikan pendanaan yang signifikan melalui ekuitas ke dalam proyek-proyek itu,” tambah dia.
Seperti diketahui, BUMI sendiri melalui dua anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia saat ini terlibat dalam proyek hilirisasi batu bara. Raksasa batu bara ini berencana akan ikut serta dalam gasifikasi batu bara menjadi amonia.
Dileep Menyebutkan BUMI terbuka untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berminat untuk menggarap proyek hilirisasi secara efektif dan efisien. Dalam pemilihan mitra bisnis, perseroan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya, teknologi, pembaharuan, dan pendanaan hijau.
Selain itu, BUMI juga akan melihat potensi keuntungan dari insentif yang diberikan pemerintah untuk menggarap proyek-proyek yang berbeda dengan proyek lainnya.
“Kami juga akan melihat potensi keuntungan dan kebijakan pemerintah terkait insentif untuk mendorong perpindahan ke energi terbarukan,” tutupnya.
Artikel Selanjutnya
Garap Hilirisasi, Bumi Resources (BUMI) Gandeng Pemodal China
(dpu/dpu)
