TEMPO.CO, Jakarta – Publikasi mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang berdampak pada ratusan instansi karena peretasan. Desakan itu muncul dari petisi yang digagas oleh jaringan aman dan dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024.
Menanggap petisi tersebut, Budi menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah tidak ada komentaritu hak masyarakat untuk bersuara,” katanya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
Budi mengaku masih fokus menangani masalah peretasan PDN tersebut. Ia memastikan sejauh ini tidak ada kebocoran data karena serangan yang menuntut uang tebusan atau alat penyadap itu. “Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya,” ujar pendiri Projo, kelompok relawan terbesar pendukung Joko Widodo atau Jokowi, ini yang menjadi Menkominfo sejak 17 Juli tahun lalu.
Adapun petisi yang telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan pada hari Kamis tahun ini. Selain Budi Arie, SAFEnet juga menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!,” tulis SAFEnet dalam petisinya di perubahan.org.
Alasan pentingnya petisi ini disebutkan karena tidak adanya penjelasan situasi yang jelas kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi. Padahal, menurut SAFEnet, serangan siber beserta dampaknya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan terbuka.
Iklan
Pilihan Editor: Meta Tinggi Fitur Kacamata Pintar Ray-Ban, Bisa Rekam Video 3 Menit
