TEMPO.CO, Jakarta – Senior Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan IKN pada dasarnya adalah proyek presiden yang disertai justifikasi dari DPR RI dan instansi yang relevan. Pendapat ini ia ungkapkan saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN berdasarkan keputusan seluruh rakyat Indonesia.
Wijayanto mememberkan salah satu alasan IKN adalah proyek presiden karena Jokowi sendiri memutuskan transfer ibu kota tanpa adanya analisis menyeluruh untuk menilai kelayakan atau studi kelayakan. Setelah keputusan transfer ibu kota dibuat, barulah studi kelayakan ini menyusul di kemudian hari.
“Itu pun bukan studi kelayakan tentang tidak perlunya pindah atau tentang ke mana akan pindah, tetapi hanya tentang cara kepindahannya saja,” ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Minggu, 29 September 2024.
Menurutnya, memang sulit menganalisis dan memprediksi berbagai pernyataan Jokowi, termasuk soal IKN ini. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi kerap berubah-ubah sehingga terkesan berbicara secara acak saja. Wijayanto memberi contoh ketika Jokowi ingin menghabiskan 40 hari terakhir masa jabatannya di IKN, terbukti sampai saat ini rencana tersebut masih belum terjadi.
Ia berpendapat, Jokowi sendiri tampaknya mulai gusar terkait IKN yang berpotensi akan mangkrak. Pasalnya, hingga saat ini, investor yang tertarik masih sangat minim. Hal tersebut juga membuat kondisi fiskal yang sangat berat, ditambah lagi dengan sentimen publik yang buruk terhadap IKN.
Memindahkan ASN ke IKN juga menjadi pekerjaan rumah yang menghantui menurut Wijayanto. Sebab, pemindahan ibu kota tidak hanya mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, tetapi juga memberikan subsidi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rakyat mau menetap di ibu kota yang baru.
“Juga biaya berupa dampak inefisiensi birokrasi yang muncul akibat kepindahan ke IKN,” katanya.
Oleh karena itu, pola-pola perencanaan terbalik yang diambil oleh Jokowi ini, di mana keputusan terbit baru menyusun rencana studinya, menjadikan IKN menjadi proyek yang memiliki risiko dan sulit untuk direalisasikan.
Iklan
Ia juga bertutur untuk melanjutkan pembangunan IKN, biaya yang berasal dari investasi bisa saja ditemukan secara terus-menerus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun hal tersebut akan sangat buruk bagi perekonomian Indonesia.
“Ini terjadi saat daya saing ekonomi kita tergerus dengan semakin tertinggalnya negara lain,” ujarnya.
Menurut Wijayanto, seperti disebutkan pemerintah tidak pernah membuat analisis biaya dan manfaat untuk proyek IKN ini. Hanya karena permulaan sudah dimulai, maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah metode potong kerugian. Hal ini tentunya merupakan bentuk pengurangan rencana untuk mengurangi biaya.
“Dalam konteks ini, wajar jika banyak kalangan memaknai IKN sebagai proyek Pak Presiden yang dimintakan justifikasi ke DPR,” tuturnya.
Maka dari itu, meski sudah terlanjur, Wijayanto menilai anggaran yang digelontorkan untuk IKN ada yang dikhususkan untuk membangun kota-kota lain di Indonesia. Langkah itu dinilai mampu memperbaiki daya saing menjadi kota global dibandingkan hanya membangun satu kota saja.
“Saya rasa, meng-memberdayakan puluhan kota di Indonesia dengan bimbingan dari pusat justru lebih tepat jika agendanya ingin menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi dari sekedar membangun satu kota di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Pilihan Editor: Bisnis Terkini: Alasan Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api
