TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Budi Gunawan tidak mewakili PDIP dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto setelah namanya muncul dalam daftar kabinetnya.
“Pak Budi Gunawan bukan KTA (kartu tanda anggota) PDIP. Sehingga dia bukan anggota PDIP,” kata Hasto setelah menjalani sidang doktoralnya di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 Oktober 2024.
Menurut Hasto, masuknya Budi Gunawan dalam kabinet karena memang hubungan baik dan kerja sama yang dilakukan Prabowo sebagai menteri pertahanan dengan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut. Meski Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri, Hasto mengatakan Budi Gunawan bukanlah anggota PDIP. Ia mengatakan tugas kepala BIN adalah sebagai mata dan telinga presiden sehingga tidak ada angkut paut dengan PDIP.
Hasto mencontohkan ketika Pemilu 2019 saat Budi Gunawan menjadi kepala BIN. Saat itu, katanya, PDIP memenangkan pemilu dengan kenaikan hanya 1,3 persen.
“Artinya kami diujarkan sesuai dengan teori yang kami kaji tadi untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak menyalahgunakan kekuasaan,” kata Hasto. “Sehingga hadirnya Pak Budi Gunawan karena memang hubungan yang sangat baik dengan Prabowo.”
Budi Gunawan hadir di kediaman Prabowo di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Budi Gunawan terlihat masuk markas Prabowo di Hambalang pada Rabu pagi. Saat itu, Prabowo sedang mengagendakan pembekalan untuk calon menteri. Kedatangan Budi Gunawan menjadi sinyal bahwa dirinya akan menunjuk Prabowo sebagai calon menteri atau kepala badan.
Prabowo sebelumnya memanggil kandidat menteri, calon wakil menteri, serta calon pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Total 49 orang yang dipanggil pada Senin, 14 Oktober 2024. Esok harinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menerima 59 orang. Namun, dalam dua kesempatan itu, Budi Gunawan tidak tampak hadir di Kertanegara.
Iklan
Budi Gunawan merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menjadi ajudan pada saat Megawati menjabat Presiden. Nama Budi sebelumnya disebut-sebut menjadi salah satu tokoh yang berpotensi masuk ke kabinet presiden terpilih Prabowo.
Belakangan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke Ketua DPR, tertanggal 10 Oktober 2024. Surat tersebut berisi Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Surat itu mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dalam salinan dokumen permohonan pertimbangan pergantian dan menarik Kepala BIN yang dilihat Tempo, Jokowi mengusulkan nama Muhammad Herindra ke DPR. “Guna mendapatkan pertimbangan DPR RI, yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pemberhentiannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi surat yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sudah membujuk pemberhentian Budi Gunawan ke Prabowo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.
Daniel A.Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Hasto Sebut Keputusan PDIP Gabung atau Tidak ke Prabowo Tergantung Megawati
