TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji calon presiden Anies Baswedan pada acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 bertema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan', Jumat, 2 Februari 2024.
Dalam penjelasannya, Anies mengulas visi misi yang ia usung, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, dapat disaksikan bahwa dalam perjalanan sejarah Republik ini terjadi ketidaksetaraan pembangunan.
“Ada daerah yang kemajuannya sangat pesat, ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Oleh karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua,” kata Anies di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, melalui siaran pers DPD RI.
Menurut Anies, ketika berbicara tentang keadilan dan kesetaraan, maka ia mencoba mengulas hal-hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini Didirikan.
“Ketika Didirikan, kalimat yang digunakan adalah ‘dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa’, karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana sila pertama Pancasila, dan berakhir di sila kelima sebagai tujuan, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Anies.
Berangkat dari hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan di luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69.
“Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, di mana IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat sepuluh tahunnya. Untuk mencapai ketertinggalan diperlukan upaya yang luar biasa. Harus ada langkah ekstra,” tutur Anies.
Iklan
Selanjutnya Ketua DPD LaNyalla bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan usulan kenegaraan DPD.
“Kami ingin mengetahui kajian dan pandangan Saudara terhadap Usulan Kelima Kenegaraan DPD RI, terutama dalam konteks untuk memastikan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila,” ujar LaNyalla.
Anies pun menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa. “Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai memutuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada titik,” kata Anies.
Menurut dia di dunia ini ada 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang dibayangkan sebagian orang bisa saja berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lainnya. “Ketika kita merumuskan sistem demokrasi, maka kita perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu yang cukup untuk membahasnya. Sehingga, hasil yang nanti dirumuskan, sebagaimana yang diinginkan Ketua DPD RI itu sudah matang,” kata Anies.
Ia meminta agar wacana yang digulirkan DPD RI untuk diberikan ruang memuat yang cukup agar keputusannya tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
Pilihan Editor: Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, Begini Tanggapan Ketua DPD RI
