Washington (ANTARA) – Gedung Putih sangat menyayangkan keputusan militer Sudan yang menarik diri dari pembicaraan damai dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang berada di tengah Amerika Serikat.
“Kami ingin melihat pertempuran berhenti. Kami ingin melihat bantuan bisa masuk karena sulit bagi bantuan itu untuk bisa sampai ke orang-orang di Khartoum dan di wilayah lain di Sudan yang sangat membutuhkan makanan, udara, dan obat-obatan,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan, Rabu (31/5).
“Jadi sangat disayangkan bahwa militer memilih untuk keluar (dari pembicaraan damai),” ujar dia.
Menurut Kirby, AS yang ingin militer Sudan memanfaatkan kesempatan untuk berdamai.
“Kami tentu serius tentang hal itu. Kami membantu mengadakan dan memfasilitasi pembicaraan ini. Kami ingin melihat mereka bertindak sesuai yang seharusnya,” katanya.
Ketika mengumumkan mengundurkan diri dari pembicaraan damai, militer Sudan mengatakan mereka keluar karena kurangnya komitmen RSF dalam menerapkan salah satu ketentuan perjanjian dan terjadinya pelanggaran terus menerus terhadap gencatan senjata.
Baca juga: Tentara Sudan dan RSF wajibi lima hari perpanjangan gencatan senjata
Keputusan itu diambil saat menghadapi kekerasan pecah pada Rabu, antara tentara dan pejuang RSF di Ibu Kota Khartoum dan El-Obeid, ibu kota negara bagian Kordofan Utara.
Gencatan senjata selama tujuh hari yang disepakati militer dan RSF, melalui mediasi oleh Arab Saudi dan AS, berakhir pada Senin (29/5). Kedua pihak yang berkonflik tersebut setuju untuk memperpanjang masa gencatan senjata selama lima hari.
Sedikitnya 863 warga sipil tewas dan ribuan lainnya terluka dalam pembunuhan antara tentara militer Sudan dan RSF sejak 15 April 2023, menurut petugas medis Sudan.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa lebih dari 1 juta orang telah mengungsi di dalam negeri Sudan akibat konflik tersebut.
Konflik memicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir antara militer dan RSF tentang integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata Sudan.
Integrasi tersebut menjadi syarat utama dari kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sumber: Anadolu
Baca juga: PBB menyebutkan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi akibat konflik di Sudan
Baca juga: Adopsi Uni Afrika peta jalan untuk akhiri konflik di Sudan
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
HAK CIPTA © ANTARA 2023
