INFO NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus yang disebabkan oleh narkoba. Terbaru, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus yang memicu narkoba yang melibatkan tokoh masyarakat Ibra Azhari.
“Peredaran narkoba di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Terlebih lagi, Indonesia masuk dalam jajaran 'segitiga emas' perdagangan narkoba bersama Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Peran aktif masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk anggota mencakup dan menyebarkan narkoba di Indonesia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) angka prevalensi mencakup narkoba di Indonesia hingga akhir tahun 2023 adalah 1,73 persen atau 3,3 juta orang dari jumlah penduduk berumur 15-64 tahun. Artinya, setiap 10 ribu penduduk Indonesia, terdapat 173 orang yang mengkonsumsi narkoba. Sementara angka prevalensi yang pernah menggunakan narkoba pada tahun 2023 adalah 2,20 persen dari jumlah penduduk berumur 15-64 tahun atau sekitar 4,24 juta jiwa.
“Saat ini perlu juga diwaspadai munculnya kelompok 'cyber narcoterrorism'. Kelompok ini memanfaatkan dunia maya sebagai media untuk mempromosikan narkoba. Salah satu hasil penjualan narkoba diantaranya untuk membiayai kegiatan terorisme,” kata Bamsoet.
Iklan
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengingatkan perlunya antisipasi sejak dini dari pemerintah terhadap munculnya 'cyber narcoterrorism'. Antisipasi terhadap kelompok 'cyber narcoterrorism' tidak bisa diserahkan kepada satu institusi saja, namun harus dilakukan secara bersamaan oleh beberapa institusi terkait.
“Perlu kerjasama yang kuat antar institusi, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Direktorat Cyber Crime Polri. Gabungan institusi itu harus bersatu dalam mengantisipasi kelompok 'cyber narcoterrorism',” pungkas Bamsoet.
