TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Anak-anak muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek, Jawa Timur, menolak keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang dari pemerintah.
AMM yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menilai kegiatan tambang Ekstraktif memiliki banyak mudarat.
“Meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan penambangan ekstraktif memiliki banyak mudharat,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin, saat memimpin deklarasi, Ahad, 4 Agustus 2024.
Arifin menyatakan bahwa tambang ekstraktif dapat menyebabkan perubahan iklim global secara masif, adanya kerusakan lingkungan, serta dapat menurunkan kualitas udara, dan memicu berbagai macam konflik sosial bagi masyarakat di area tambang.
Selain itu, Arifin menyebut keputusan PP Muhammadiyah menerima izin penambangan itu menyakiti hati dan mencederai perjuangan kelompok internal maupun eksternal Muhammadiyah yang hendak mempertahankan ruang hidup dari aktivitas pertambangan.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP secara resmi usai konsolidasi nasional yang diselenggarakan pada Sabtu dan Ahad, 27-28 Juli 2024, di Yogyakarta.
Iklan
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan Muhammadiyah menerima izin itu. Setelah kajian ilmu dalam agama Islam selama dua bulan penuh, Haedar mengatakan sebagian besar Muhammadiyah memilih untuk menerima izin tambang.
“Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, bertahan seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambangtapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Pilihan Editor: Dari Ormas Agama Menjadi Ormas Tambang
