Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunggu arahan dari pusat untuk merilis indeks harga produsen (IHP) tingkat provinsi yang bermanfaat sebagai peringatan dini bagi pemerintah dan konsumen apabila terjadi kenaikan harga bahan baku.
“Teman-teman di pusat belum memberitahu akan bisa menghadirkan yang tingkat provinsi. Kebutuhan (IHP) kan sudah banyak. Biasanya kalau sudah ada kebutuhan, biasanya teman-teman mendesain paling tidak di 2-3 tahun ke depan,” kata Kepala BPS DKI Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin.
Nurul menuturkan ketika ada kenaikan bahan baku ataupun proses produksi suatu komoditas dan harganya naik di tingkat produsen, maka akan berdampak pada tingkat konsumen.
Dia mencontohkan, salah satu komoditas pertanian, yakni gabah. Ketika harga gabah di petani naik, maka harga beras pun naik.
“Memang transmisi ini ada yang mungkin dalam waktu satu minggu, ada yang dua minggu, ada yang satu bulan. Artinya naik di produsen, nanti berdampak ke konsumen mungkin dalam satu minggu sudah langsung mempengaruhi,” tutur dia.
Baca juga: BPS mengimbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi melambatnya bisnis
Baca juga: Jakarta deflasi 0,1 persen karena turunnya harga BBM dan cabai
IHP mencerminkan perubahan harga pada tingkat produsen sehingga berpotensi dapat digunakan sebagai indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. “Hal ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan,” katanya.
Lalu, kendati IHP tingkat provinsi belum ada, namun sudah banyak responden produsen dari DKI yang meminta data untuk IHP tingkat nasional.
“Karena memang usaha di DKI kan termasuk penggerak, banyak kantor-kantor pusat di sini, jenis juga banyak, industri dan berbagai hal sehingga memang menjadi barometer dan keberhasilan di Jakarta ini menentukan keberhasilan di pusat,” kata Nurul.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Redaktur: Sri Muryono
Hak Cipta © ANTARA 2024
