REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan terungkapnya haluan tentang kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun awalnya setuju, dalam keberjalannya, Cak Imin menilai pembangunan IKN perlunya evaluasi, kaitannya dengan masalah investasi.
“Dulu kita dukung IKN karena harapannya ada investasi besar masuk. Tapi enggak ada yang masuk, apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi,” ujar Cak Imin kepada wartawan, dikutip dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).
Cak Imin menegaskan, ketika PKB mengesahkan UU IKN, pertimbangannya adalah menggandeng mantan Perdana Menteri Inggris untuk menjembatani masuknya investasi untuk pembangunan IKN. Sehingga harapannya investasi yang masuk jangan sampai membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Tapi sudah sekian lama enggak ada yang masuk (investasinya), kan wajar kita evaluasi. Evaluasi kan bagian dari perubahan. Jadi karena itu ya biasa saja perahu perubahan itu adalah bagian dari upaya kita yang salah kita luruskan,” jelas ketum PKB itu.
Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan perlunya skala prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan IKN yang diperkirakan memakan biaya sekitar Rp466 triliun dianggap dapat dialihkan untuk pembangunan-pembangunan lainnya yang lebih prioritas. Dia pun mencontohkan beberapa wilayah di Indonesia yang butuh sentuhan pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh, sementara Banjarmasin, Balikpapan, kurang air, memutar rusak, Pontianak membutuhkan penanganan. yang terbaik ke depan,” terangnya.
Sebelumnya Cak Imin dicecar cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka soal sikap terhadap IKN. Cak Iminmulanya mendukung pembangunan IKN alias pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang merupakan proyek besar era Joko Widodo. Bahkan Cak Imin ikut agenda potong tumpeng di IKN. .
Namun berjalannya waktu, saat Cak Imin terpilih menjadi pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, haluannya berubah. Visi perubahan yang digaungkan Anies dalam Koalisi Perubahan memang tidak sejalan dengan melanggengkan pembangunan IKN karena Anies tidak setuju dengan IKN.
Cak Imin juga menyampaikan klarifikasinya tentang haluannya yang berubah. Dia muncul dengan kondisi investasi untuk IKN yang dinilai macet.
