Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan segera meninggalkan jabatannya tahun ini. Mereka akan digantikan dengan anggota DPR hasil Pemilihan Umum 2024 yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ke depan.
Para anggota DPR yang lengser tersebut ternyata akan menerima dana pensiun yang ditanggung negara. Apalagi mereka mendapatkan uang pensiun seumur hidup, meski jabatannya hanya 5 tahun per masa jabatan.
Penyaluran pensiun DPR serta lembaga-lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan mantan anggota Lembaga Tinggi Negara.
“Besarnya pensiun pokok per bulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun,” tulis pasal 13 UU 12/1980.
Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki suami/istri, maka akan tetap diberikan dana pensiun. Namun, penurunannya berkurang dari saat receiver masih hidup.
Sementara itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok.
Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT) yang membayar sekali sebesar Rp15 juta.
Berikut besaran uang pensiunan anggota DPR:
1. Anggota DPR yang meraih ketua:Rp 3,02 juta (60% dari gaji Rp 5,04 juta per bulan)
2. Anggota DPR yang merangkap wakil ketua: Rp 2,77 juta (60% dari gaji pokok Rp 4,62 juta per bulan)
3. Anggota DPR yang tidak mendapatkan jabatan: Rp 2,52 juta (60% dari gaji pokok Rp 4,20 juta per bulan).
(pgr/pgr)
