Dari Nikel RI Belajar, Ternyata Masih Ada VOC di Zaman Modern

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia saat ini sedang menghadapi sengketa perdagangan luar negeri lewat gugatan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WHO). Indonesia digugat oleh Uni Eropa atas kebijakannya melarang ekspor mineral mentah atau bijih nikel ke luar negeri.

Sebenarnya, Indonesia sudah mengalami kekalahan atas gugatan Uni Eropa di WHO itu pada Oktober 2022 lalu. Seakan tak berkecil hati, Indonesia melalui titah langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakun banding hukum di WTO.

Perlakuan Uni Eropa terhadap Indonesia atas gugatannya di WTO ini dinilai sebagai penjajah di zaman modern. Bagaimana tidak, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ditentang oleh negara-negara Uni Eropa demi menguasai kekayaan sumber daya mineral yang ada di Indonesia termasuk bijih nikel.

Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin, Djoko Widajatno menjelaskan, sikap yang dilakukan Uni Eropa melalui gugatannya ke WTO hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di mana penjajahan Belanda di Indonesia.

“Sekarang kejadiannya juga berulang lagi di mana Indonesia diberi anugrah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan,” kata dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Jumat ( 9/1/2023).

Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun.

“Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, untuk mengurus masalah kekalahan gugatan di WTO oleh UNi Eropa, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk melakukan banding. Presiden Jokowi bahkan meminta kepada para menterinya untuk tidak takut dan mundur.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa mineral mentah menjadi prioritas program yang saat ini digencarkan pemerintah. Salah satunya dengan mengambil peran transisi energi bersih dan penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global.

“Hilirisasi sumber daya alam salah satu prioritas investasi kita untuk menyambut ekonomi masa depan mengambil peran ke transisi energi bersih,” ujar Presiden dalam acara Saratoga Investment Summit 2023, Kamis (26/1/2023).

Meski demikian, Jokowi mengaku bahwa program hilirisasi di dalam negeri juga menemui sejumlah tantangan dari beberapa negara di dunia. Namun mantan Wali Kota Solo tersebut tak akan goyah meski mendapat sejumlah tekanan.

“Kita tidak akan pernah goyah lah tekanan-tekanan,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]