Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar dan bisa dijadikan sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).
Melihat hal tersebut, Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa pemerintah tengah mendorong industri untuk masuk ke dalam sektor EBT. Sebab, sumber EBT di Tanah Air tergolong banyak.
“Dari potensi angin, udara, surya, bahkan potensi laut juga mulai dikembangkan. Dari sisi kebutuhan energi terbarukan yang stabil pengiriman-nya atau bisa kita setarakan sebagai pengganti batu bara, itu kita memfokuskan dorongan pemerintah ke tenaga air dan panas bumi, terutama panas bumi kita harus memaksimalkannya,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, ditulis Kamis (19/9/2024)
Melalui rencana strategi yang sedang dalam tahap pembahasan, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi panas bumi menuju net zero emisi (NZE).
“Kita kemarin sudah memutuskan kebijakan energi nasional dan saat ini kita sedang membahas turunannya yaitu RUKN dan RUPTL, di sini kita melihat potensi panas bumi yang harus dimaksimalkan sampai harus menuju net zero emisi,” jelasnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Julfi Hadi menjelaskan, terdapat dua isu mendasar dalam pengembangan energi panas bumi, yakni potensi panas bumi yang terpendam dan aspek proyek komersial.
“Jadi ada dua isu mendasar. Pertama panas bumi di bawah tanah. Kedua komersialitas dari proyek itu. Jadi tentu itulah dua isu fundamental yang harus kita buka segera dan harus kita akselerasi,” ujar dia.
Melihat kondisi tersebut, percepatan pengembangan bumi panas ini memerlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung daya saing proyek panas bumi. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan tarif yang lebih kompetitif bagi Independent Power Producer (IPP).
“Cuma IPP sekarang ya harus juga fokus bagaimana bisa membuat proyek ini kompetitif. Jadi ini adalah fokus Pertamina saat ini dan pesan di sini. Kita sudah bekerja keras untuk bisa dengan tarif yang ada bisa mengakselerasi, bukan menjalankan, untuk bisa mendukung target pemerintah tidak ada gap lagi,” kata dia.
Julfi menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk mencapai target ini. Sebab, kolaborasi berpotensi memberikan dampak yang begitu signifikan.
“Kemarin saya senang ada penandatanganan antara EBTKE dengan asosiasi panas bumi karena kuncinya kolaborasi. Kolaborasi pemerintah menentukan kebijakan yang tidak memberatkan pemerintah dan high impact terhadap upaya IPP,” jelas Julfi.
Dalam rangka memaksimalkan potensi panas bumi di Indonesia, pemerintah harus melakukan percepatan pengembangan melalui regulasi yang mendukung, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta memfasilitasi investasi yang lebih mudah dan cepat.
Melalui sejumlah upaya tersebut, energi panas bumi dapat menjadi pilar utama dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Tanah Air.
(dpu/dpu)
Artikel Selanjutnya
Panas Bumi di RI Berlimpah, 40% Potensi di Dunia
