TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 atau Perpres 191 tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan sasaran agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang-orang yang mampu namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Erick mengaku masih menunggu pemerintah yang tengah menggodok Perpres 191, agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.
“BUMN ini kan korporasi, bukan ambil kebijakan. Kami juga berharap (pembatasan pembelian) untuk gas, karena impor elpiji sangat tinggi sekarang dan inilah yang harus kami manfaatkan. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membenahi masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.
“Kami berharap 17 Agustus sudah bisa dimulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kami kurangi,” kata Luhut melalui keterangan video yang diunggah di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Luhut pemborosan anggaran harus disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih lagi, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar daripada target yang ditetapkan.
Iklan
Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksikan tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga akan merosot.
Ihwal pengurangan subsidi BBM untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Dia hanya mengatakan, Petro sedang menyiapkannya.
BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian Subsidi BBM: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Dimulai
