TEMPO.CO, Jakarta – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung penuh pemberantasan judi on line atau judi dare untuk membenahi perekonomian hingga menjaga mentalitas masyarakat. Hal itu disampaikannya Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji. saat diskusi Fraksi Partai Golkar DPR dengan tema ‘Dampak parlemen Judi Online dan Upaya Pemberantasan-nya’ di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, Gedung Nusantara I, kompleks, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024.
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh Arahan Presiden Pak Prabowo Subianto agar kita segera mengatasi peradilan on line ini untuk membenahi perekonomian kita, supaya tidak terhambat lagi pertumbuhan ekonominya, juga di samping itu agar mental anak bangsa kita tidak rusak,” kata Sarmuji.
Dia menuturkan Fraksi Partai Golkar akan mendukung penuh setiap usaha pemberantasan judi on linebaik yang dilakukan oleh aparat negara maupun nanti jika melibatkan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menuturkan judi berani menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 600 triliun sejak tahun 2020 hingga 2024.
“Jadi Rp 600 triliun yang seharusnya bisa digunakan untuk perputaran ekonomi Indonesia akan tetapi keluar ke negara-negara asing karena bandar-bandarnya itu di luar negeri,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyebutkan judi dare pula menyebabkan kerugian non-materi di masyarakat. Di antaranya, gangguan kesehatan mental, penurunan produktivitas, hubungan keluarga dan sosial, peningkatan tindak kejahatan, hingga adiksi.
“Walaupun ditulisnya non-materiel akan tetapi ini semua akan berdampak pada perekonomian karena perlunya pengobatan, kehilangan pendapatan, kerusakan, belum lagi rumah tangga,” tuturnya.
Untuk itu, dia menilai DPR RI dapat ikut berperan dalam anggota Judi Daring dengan membentuk tim khusus penanganan Judi Daring, mendorong pemblokiran konten negatif, melakukan kampanye literasi, serta penguatan regulasi, dan mempererat kerja sama internasional.
“Bilamana membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat lagi tentu saja, kami siap untuk membahas hal tersebut,” kata dia.
Mengenai pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai dalam memberantas judi dare di ruang digital maka yang perlu dilakukan bukanlah memblokir situs judi tersebut, melainkan memblokir server yang menghubungkannya.
“Saya yakin bahwa judi on line ini enggak akan bisa beroperasi kalau memang tidak ada yang merawat,” ucapnya. “Masalah judi on line itu bukan tidak bisa diberantas, tapi hanya dua sekarang yang kita butuhkan, yaitu niat dan keberanian.”
Dalam diskusi tersebut, hadir pula Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni.
Pilihan editor: Bawaslu Sebut 4 Kerawanan di Pilkada Jateng, Salah Satunya Fenomena Penyalahgunaan Kekuasaan
