Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta tunjangan transportasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Eselon IV ke atas dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.
“Kalau pejabatnya kan DKI punya tunjangan transportasi, nah itu saya minta alihkan untuk beli motor listrik,” kata Heru usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta Pusat, Jumat.
Permohonan para ASN Eselon 4 ke atas menggunakan kendaraan listrik itu untuk menekan polusi udara di Jakarta yang pada akhirnya tidak sehat.
Adapun waktu terkait pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Lagi dibahasa, kalau saya nanti pegawai DKI Eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” kata Heru.
“Iya, (usulan 4 in 1) nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi (pembahasan itu digelar),” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).
Namun Heru belum mengetahui pasti apakah penerapan sistem “4 in 1” ini akan efektif dalam rangka mengurangi polusi di Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta.
“Masih dibahasa, saya belum bisa (memberikan keterangan) detail seperti itu,” ujar Heru.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
HAK CIPTA © ANTARA 2023
