Jakarta (ANTARA) – Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Arief Tri Hardiyanto mengatakan mengadopsi transformasi digital dalam melakukan pengawasan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
“Kemenkominfo yang namanya kementerian digital itu sudah banyak kegiatan-kegiatan atau proses bisnis yang digitalisasi. Kami yang ada di Inspektorat Jenderal, kami juga harus bisa melakukan transformasi digital pengawasan supaya cocok, supaya keberadaan kami relevan,” ujar Arief di Jakarta, Jumat.
Arief berpandangan bahwa setiap Kementerian, khususnya Kementerian Kominfo sebagai Kementerian yang bergerak di bidang digital, harus mengadopsi transformasi digital.
Dia menjelaskan bahwa laporan keuangan, misalnya, saat ini sudah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, transformasi digital dinilai sangat penting agar kegiatan pengawasan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.
Baca juga: Kominfo fasilitasi anak muda sebagai talenta digital
Baca juga: Kemenkominfo menyiapkan infrastruktur percepat transformasi digital
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, Itjen Kementerian Kominfo melakukan pengembangan dan implementasi digitalisasi pengawasan melalui sejumlah program.
Mulai dari Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), Audit Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (CACM), Helpdesk Pengawasan (Deswas), Manajemen Risiko, Sistem pelaporan PelanggaranE-Zona Integritas, dan aplikasi lainnya.
Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mengembangkan Sistem Informasi Geospasial (GIS) sebagai bagian dari transformasi digitalnya.
Arief menjelaskan bahwa GIS memainkan peran penting dalam pengawasan fisik, seperti audit terhadap sejumlah stasiun pemancar dasar (BTS) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Saat ini, sekitar 4.900 BTS telah dibangun oleh BAKTI dan tersebar di seluruh wilayah di Tanah Air.
“Kalau kita mau melakukan audit kan tidak mungkin kita mengaudit semuanya kita datangi. maka kita pakai geospasial mana-mana saja yang perlu dilakukan cek fisik nah itu membentuk kita untuk menentukan sampling dalam melakukan pengawasan,” kata dia.
Baca juga: Cara Kemenkominfo memanfaatkan digitalisasi membuka akses informasi publik
Baca juga: Tiga upaya strategi Kemenkominfo menyiapkan ekosistem digital inklusif
Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Hak Cipta © ANTARA 2024
