Dhaka (ANTARA) – Jepang memutuskan memberikan bantuan senilai 5,7 juta dolar AS (Rp86,5 miliar) untuk Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF) guna membantu pengungsi Rohingya dan warga distrik Cox’s Bazar di perbatasan Bangladesh-Myanmar dan pulau terpencil Bhasan Char .
Menurut UNICEF pada Selasa, nota kesepahaman ditandatangani oleh Duta Besar Jepang untuk Bangladesh Iwawa Kiminori dan perwakilan UNICEF di Bangladesh, Sheldon Yett.
Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta orang Rohingya yang teraniaya dan terlantar akibat kebrutalan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017.
Untuk memfasilitasi kondisi kehidupan yang lebih baik di kamp-kamp pengungsi padat di Cox’s Bazar, yang juga menjadi pemukiman pengungsi terbesar di dunia, pemerintah Bangladesh membatasi-angsur merelokasi hampir 30 ribu Rohingya ke pulau terpencil Bhasan Char di bagian selatan negeri itu di Teluk Benggala, setelah membangun struktur beton di sana.
Proyek tersebut bertajuk ‘Proyek Dukungan Mata Pencaharian Terpadu untuk Pengungsi Myanmar dan Komunitas Distrik Bhasan Char dan Cox’s Bazar’ yang akan menampung lebih dari 58 ribu pengungsi Rohingya dari kamp Cox’s Bazar dan Bhasan Char, serta 10 ribu warga setempat.
Baca juga: PBB, Bangladesh wajib bantu pengungsi Rohingya
Proyek tersebut bertujuan memperkuat akses setara dan inklusif ke pendidikan formal, air bersih, sanitasi, dan kesehatan, serta akses layanan perlindungan anak yang terkoordinasi baik dan tanggap gender.
Pemerintah Jepang konsisten membantu anak-anak pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat yang menuntut sejak awal krisis ini.
“UNICEF merasa bangga dengan kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Jepang,” kata Sheldon Yett.
Dubes Kiminori juga berharap dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kondisi kehidupan yang baik bagi Rohingya dan masyarakat setempat.
Sejak awal krisis itu pada Agustus 2017, Jepang telah menjadi pendukung tetap tanggap pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan pinjaman lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp3 triliun) kepada UNICEF dan badan-badan PBB lainnya serta berbagai LSM di Bangladesh.
Baca juga: Isu kepercayaan perlu diselesaikan sebelum repatriasi Rohingya
Sumber: Anadolu-Oana
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Jafar M Sidik
HAK CIPTA © ANTARA 2023
