Washington (ANTARA) – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan mengkaji kesepakatan yang dicapai antara faksi-faksi Palestina untuk memulihkan perpecahan selama bertahun-tahun dan membentuk pemerintah persatuan nasional.
AS secara tegas juga menentang kelompok pejuang Palestina, Hamas, dalam perjanjian yang ditengahi oleh Tiongkok tersebut.
“Kami belum meninjau teks dari apa yang disebut sebagai Deklarasi Beijing, tetapi tentu saja kami akan melakukannya,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam konferensi pers, Selasa (23/7).
Namun, ia menegaskan bahwa AS telah mengkategorikan Hamas sebagai organisasi teroris, bahkan jauh sebelum konflik terbaru pecah di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.
“Dalam hal tata kelola Gaza ketika konflik berakhir, tidak boleh ada peran bagi organisasi teroris. Hamas telah lama menjadi organisasi teroris. Mereka telah berlumuran darah warga sipil tak Berdosa, baik warga Israel maupun Palestina,” kata Miller.
“Jadi, ketika Anda melihat tata kelola Gaza pascakonflik, seperti yang telah kami jelaskan, kami ingin melihat Otoritas Palestina mengatur Gaza yang bersatu di Tepi Barat. Namun, tidak, kami tidak mendukung peran bagi Hamas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan AS mendorong Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan tersebut guna mencegah eskalasi konflik.
“Jadi, misalnya, Iran, yang terus membiayai dan mendukung proksi yang telah melancarkan serangan terhadap Israel, atau dalam kasus Houthi, (yang) telah melancarkan serangan terhadap pengiriman komersial,” kata Miller.
Faksi-faksi Palestina pada Senin (22/7) mencapai kesepakatan rekonsiliasi setelah melaksanakan tiga hari perundingan di Beijing untuk mengakhiri perpecahan politik sejak 2007.
Perwakilan dari 14 kelompok, termasuk Fatah dan Hamas yang bersaing, menandatangani perjanjian yang berisi komitmen untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan.
Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kendali Palestina atas Jalur Gaza setelah berakhirnya serangan gencar Israel terhadap daerah kantong tersebut.
Para penandatangan perjanjian mengatakan mereka akan membentuk pemerintah persatuan nasional sementara untuk mengawasi rekonstruksi Gaza yang dilanda perang dan menyelenggarakan pemilihan umum.
Sumber: Anadolu
Baca juga: AS cari kesepakatan usai Hamas merevisi usulan gencatan senjata
Baca juga: Hamas: Dermaga AS di Gaza hanya sekedar hiburan politik
Penerjemah : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2024
