TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Ketegangan hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan memanas. Menjelang Muktamar PKB pada 23 Agustus-24 Agustus, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini mendapat kritik untuk berbenah, termasuk dari PBNU.
Keterpaduan PKB dan PBNU
1. Cak Imin: PKB Bukan Milik NU
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partai yang ia pimpin bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk NU.
“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Muhaimin dalam Perayaannya pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 dari PKB di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024 dikutip dari Antara.
2. Tanggapan Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memandang, ketegangan antara PKB dan NU akan segera berakhir. Biasa di NU itu awalnya gegeran (ribut), akhirnya ger-geran,” kata Wapres Ma’ruf saat memberikan keterangan di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024, dikutip dari Antara.
3. Yahya
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan, setiap pernyataan pengurus lembaga terkait PKB merupakan keputusan organisasi tersebut.
“Semua yang dilakukan, dikatakan, dinyatakan kepada publik oleh setiap personel pengurus PBNU adalah sikap organisasi, bukan sikap perseorangan. Kalau ada pernyataan Sekjen, Wakil Sekjen, atau pernyataan saya sendiri, itu semua pernyataan organisasi, bukan perseorangan,” kata Yahya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024 sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia mengungkapkan, sikap resmi organisasi yang disampaikan setiap personel PBNU tersebut telah diambil melalui mekanisme organisasi, yakni rapat pleno pengurus. Yahya memandang selama ini tidak ada masalah pribadi di dalam kepengurusan PBNU dan PKB. Namun, ia mengakui ada pihak yang kini berusaha merusak hubungan PBNU dan PKB menjadi masalah pribadi.
Iklan
4. Soal Muktamar PBNU
“PKB tidak boleh ikut-ikut urusan organisasi yang tidak berwenangnya. Oleh karena itu, saya tidak mau tahu urusan yang terjadi di sana karena bukan urusan saya,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024 dikutip dari Antara.
5. PKB dan PBNU Diminta Bertemu
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah penggerak PKB dan PBNU segera bertemu dan mencari solusi terbaik agar konflik tidak semakin meluas.
“Saya sebagai orang luar tidak dalam posisi untuk mencampuri. Namun pendapat pribadi saya, situasi sekarang terus terang menjadi mengungkapkan kita bersama karena dua organisasi ini sangatlah besar,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerja sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Imam Addaruqutni dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024 dikutip dari Antara.
Addaruqutni memandang konflik yang melanda antara PKB dan PBNU sudah tergolong berlarut-larut. Jika tidak segera diselesaikan, ia khawatir akan konflik yang kian merugikan dan merugikan banyak warga negara nahdliyin.
ANTARA
Pilihan Editor: PKB Serahkan Surat Dukungan untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024
