Jakarta, CNBC Indonesia – Media asing menarik kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini terlihat dalam artikel Reuters yang berjudul “Prabowo dari Indonesia membela rencana untuk memperluas pemerintahan dengan kabinet ‘gemuk'”.
“Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, telah membela rencana untuk memperluas lembaga pemerintah, dengan mengatakan hal itu diperlukan untuk pemerintahan yang kuat bahkan jika para eksekutif mengatakan kabinet ‘gemuk’ yang akan membebani birokrasi,” muat laman itu, dikutip Kamis (10/10/2024 ).
“Prabowo yang akan dilantik pada 20 Oktober, berencana menambah sekitar 10 kementerian dan lembaga, sebuah langkah yang dipandang sebagai cara untuk menciptakan pekerjaan senior bagi politisi dalam mengkoordinasikan tujuh partainya,” tulis laman itu.
Dikatakan kekhawatiran investor muncul. Ini terkait kemungkinan pemerintahan baru akan kebijakan disiplin fiskal RI.
Namun, dicantumkan pula bantahan ajudan Prabowo soal ini. Ditegaskan bahwa ia akan tetap “berpegang pada tingkat pengeluaran yang disepakati pada tahun 2025 dan akan mematuhi aturan anggaran yang ada”.
“Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa belanja pemerintah yang akan datang akan tetap dalam prinsip kehati-hatian fiskal, mengurangi defisit anggaran menjadi 2,53% dari produk domestik bruto tahun depan dari perkiraan 2,70% pada tahun 2024,” tambah Reuters.
“Prabowo ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 8% dari 5% saat ini sambil mengakhiri kemiskinan dan kekurangan gizi di negara berpenduduk 275 juta orang tersebut,” tambah laman tersebut.
Sebut Sri Mulyani
Sementara itu, laman yang sama juga menyebut Sri Mulyani. Ini masalahnya Menteri Keuangan RI saat ini Sri Mulyani Indrawati, untuk menjabat kembali.
“Yang tidak diketahui secara pasti adalah apakah Prabowo akan mempertahankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan direktur eksekutif Bank Dunia yang dihormati di pasar keuangan,” muat Reuters lagi.
Namun yang pasti, akan ada kementerian baru yang dibentuk. Diantaranya mengurusi perumahan, emisi karbon sampai badan gizi nasional.
Penasihat Prabowo mengatakan bahwa ia berencana untuk membentuk kementerian perumahan untuk mencapai tujuan menyediakan 3 juta rumah setiap tahun, dan regulator emisi karbon, dan untuk memisahkan kantor pajak dan bea cukai kementerian keuangan untuk membentuk badan pendapatan negara. Badan gizi nasional, yang akan melaksanakan program makanan gratis bernilai miliaran dolar milik Prabowo, dibentuk pada bulan Agustus,” jelas laman itu.
Perlu diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 20 Oktober nanti.
(sef/sef)
Artikel Berikutnya
Media Asing Sorot Wawancara Prabowo di Al-Jazeera, Ada Apa?
