REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang langsung dipilih oleh rakyat tak hanya membawa dampak positif. Menurutnya, pilkada juga memberikan dampak negatif bagi warga.
Tito mencontohkan, salah satu dampak positif dari pelaksanaannya pilkada adalah lahirnya pemimpin yang tak berasal dari kalangan elite politik. Pasalnya, pilkada memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk maju menjadi pemimpin di daerah.
“Kita lihat, Bapak Jokowi adalah salah satu pemimpin teladan yang lahir melalui proses ini, pilkada. Wali kota, gubernur, presiden dua kali, dan kita tahu bahwa dia diakui dunia,” kata dia saat memberikan Berbagai dalam acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).
Namun, ia tak memungkiri munculnya dampak negatif dari pelaksanaan pilkada. Salah satunya, pelaksanaan pilkada menghabiskan biaya politik yang tinggi. Ia menilai, biaya politik yang tinggi itu menjadi salah satu akar masalah terjadinya korupsi.
Selain itu, pilkada juga membuat calon yang ada terkadang tak betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, dan kemampuan, untuk bisa mengubah warganya. Pasalnya, semua calon yang disukai, meski tak memiliki kompetensi, yang bersangkutan bisa saja terpilih.
“Kita harus menerima itu. Belum lagi ada masalah, mungkin rakyat yang pragmatis, yang instan. Ya kita sudah tahulah, sehingga yang terpilih, ya karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi, tapi itu pun kenyataannya,” kata Tito.
Menurut dia, pilkada memang banyak melahirkan banyak pemimpin yang bagus. Namun di sisi lain, pilkada juga melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki visi dan konsep.
“Hanya memiliki kekuasaan, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki pengikut, Tetapi konsep nol. Pemimpin yang kuat harus memiliki konsep. Nah, menurut sebenarnya inilah saya, menjadi tantangan, terutama saya sebagai Mendagri, pembina wilayah,” kata dia.
