TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tambahan anggaran belanja Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 sebesar Rp 7.686.805.479.000 atau Rp 7,68 triliun.
“Masih banyak kegiatan prioritas yang belum bisa terakomodasi dalam pagu anggaran yang sudah dikeluarkan,” kata Budi Karya dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024.
Budi Karya mengatakan, apa yang mau dikerjakan Kementerian antara lain soal pelayanan perintis serta pengoperasian dan perawatan atau IMO (pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur) sarana kereta api.
Selanjutnya, pengadaan bis sekolah, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan aset, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan upaya keselamatan dan keamanan transportasi, serta membuat prioritas kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI).
Semula, Budi Karya menyebutkan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Dengan rincian belanja pegawai bernilai Rp 4.768.972.769 (19 persen), belanja barang Rp 4.590.389.756 (19 persen), dan belanja nonoperasional sebesar Rp 15.406.611.978 (62 persen). “Angka tersebut relatif kurang dibandingkan tahun ini,” ujar dia.
Iklan
Tahun ini, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 38,6 triliun. Pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir penyesuaian otomatis sehingga pagu akhir Kemenhub pada tahun 2024 sebesar Rp 42,59 triliun.
Realisasi anggaran hingga Mei 2024 diperuntukkan untuk belanja pegawai sebesar Rp 2,21 triliun atau 53,47 persen, belanja barang sebesar Rp 4,92 triliun (25,95 persen), dan belanja modal Rp 6,6 triliun (33,84 persen) .
Pilihan Editor: Terpopuler: Sang Pisang dan Yang Ayam Milik Kaesang Sepi Pembeli, Harta Kekayaan Rano Karno
