Rencana Induk Kesehatan menyetujui pemerintah dan DPR adalah salah satu langkah konkret agar fokusnya ke program, bukan anggaran
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rencana Induk Kesehatan adalah salah satu langkah konkret mengubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya bersifat wajib atau mandatory spending menjadi anggaran berbasis kinerja.
“Rencana Induk Kesehatan menyetujui pemerintah dan DPR adalah salah satu langkah konkret agar fokusnya ke program, bukan kesepakatan,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam Dialog FMB9 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Senin.
Budi mengatakan, fokus anggaran kesehatan perlu diarahkan pada upaya hasil, bukan besarnya nominal uang.
Contohnya, kata dia, terjadi pada program penanganan tengkes atau stunting. Kementerian Keuangan RI melaporkan dari total anggaran Rp77 triliun dengan 283 sub kegiatan. Sekitar Rp240 miliar di antaranya diserap untuk kegiatan koordinasi.
Sedangkan program pemberian makanan bagi anak dan ibu hamil dalam rangka mencegah stunting hanya Rp34 triliun.
“Saya kasih contoh, uang banyak tapi misalnya stunting tidak turun. Itu salah, kita ingin stunting turun, vaksinasi turun, kematian ibu dan anak menurun, bukan uangnya berapa banyak,” katanya.
Budi juga menyampaikan ilustrasi lain berdasarkan alokasi anggaran pemerintah yang paling besar. Selain provinsi di Pulau Jawa, alokasi dana kesehatan terbesar ada di Papua dan Aceh.
“Apakah dengan anggaran lebih besar mereka derajat kesehatannya dibandingkan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, bagus mana?” katanya.
Pada tataran global, kata Budi, Pengeluaran kesehatan individu paling besar berada di Amerika Serikat senilai 12.000 dolar AS per kapita per tahun dengan angka harapan hidup rata-rata 80 tahun.
Jepang yang juga berstatus sebagai negara maju memiliki angka harapan hidup masyarakat rata-rata 84 tahun dengan pengeluaran 4.800 dolar AS per kapita. Pun dengan Korea Selatan sebesar 3.600 dolar AS per kapita dengan angka harapan hidup yang sama dengan Jepang.
“Saya tidak melihat korelasi antara besarnya uang dengan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.
Melalui penyusunan Rencana Induk Kesehatan, Budi melanjutkan, program kerja dari pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih konkret.
Misalnya, melalui penyediaan alat ultrasonografi (USG) di seluruh puskesmas untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, atau mengintensifkan program gula untuk menekan laju penyakit.
“Untuk itu butuh program apa?, SDM-nya siapa?, itu yang diterjemahkan jadi uang. Kebutuhan itu yang nanti diketok antara DPR dan pemerintah,” katanya.
Pada acara yang sama, pemerhati kebijakan kesehatan Prof Amal C. Sjaaf mengemukakan Rencana Induk Kesehatan akan membagi beban program kegiatan antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Jangan semua dibebankan ke Kemenkes RI. Yang buat orang sehat ada reduksi lain sehingga perlu Rencana Induk Kesehatan mulai dari dasar hingga pusat,” katanya.
Baca juga: Menkes mengemukakan dua prioritas pemerintah dari UU Kesehatan
Baca juga: Menkes minta warga Bali rawat budaya saat buka FSBJ 2023
Baca juga: Menkes tugasi RSCM jadi pengurus RS daerah tangani diabetes
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Sambas
HAK CIPTA © ANTARA 2023
