Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat.
“Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata,” kata Menteri ATR di Jakarta, Senin (5/8).
Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, ia menambahkan, hal itu juga merupakan ketegangan langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negerinya sendiri.
Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang, profesi dan sebagainya.
Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal. Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang.
“Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderita rakyat kecil, di atas penderita negara,” tegas Menteri ATR.
Baca juga: Menteri ATR: Rp5,7 triliun uang negara yang diselamatkan dari mafia tanah
Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah masalah penyelesaian, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah.
Konflik tanah seperti pertikaian antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek menakutkan, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.
Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas penyelesaian dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan.
Perlunya penyelesaian penyelesaian tanah karena kerap kali hal itu menjadi masalah yang bersifat larut-larut, tidak hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN dan Polri bekerja sama dengan mafia tanah
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan, untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh pemilik tanah di Indonesia.
“Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian terhadap pelestarian lahan, tapi potensinya hilang,” katanya.
Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Tengah ketika masalah pelestarian tanah terjadi di daerah Grobogan yang berlarut-larut, mengakibatkan batalnya investasi masuk.
Padahal dengan masuknya investor yang ingin berinvestasi di daerah itu akan dapat menghidupkan industri, membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat. Namun, hal itu berhenti akibat buruknya kondisi tanah.
“Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Menteri ATR.
Baca juga: AHY menyebut penetapan 87 sasaran mafia tanah beri efek pencegahan
Baca juga: Menteri ATR: Sertifikat tanah yang sah mencegah perlindungan dan mafia tanah
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024
