Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian Keuangan memaparkan arah kebijakan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Kemenkeu menyebut program subsidi akan tetap berlanjut pada tahun 2025, era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan belanja subsidi akan diarahkan ke subsidi energi dan non-energi. Dia mengatakan kebijakan subsidi akan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong UMKM dan petani.
“Program pengelolaan subsidi tahun 2025 diarahkan untuk stabilitas harga dan menjaga daya beli, serta mendukung UMKM dan petani,” kata Isa dalam rapat panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (25/6/2024).
Isa mengatakan kebijakan subsidi energi tahun 2025 yang terdiri dari BBM, LPG hingga listrik. Dia mengatakan subsidi energi ini akan menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya risiko kewajiban kontinjensi dalam subsidi energi. Dia mengatakan kebijakan penyesuaian harga atau tarif belum dapat dilaksanakan sehingga pemulihan dapat dilakukan.
Selain itu, tantangan juga muncul dalam naiknya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi ini. Selain itu, Isa menilai ketepatan sasaran juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam subsidi energi ini.
“LPG dan solar masih didistribusikan secara terbuka,” kata dia.
Isa melanjutkan subsidi pemerintah non-energi yang bertujuan mendorong produktivitas pangan dan mendukung UMKM, serta petani. Dia menjelaskan daftar subsidi yang akan didorong adalah subsidi pupuk, subsidi transportasi umum, subsidi bunga program kredit, serta subsidi pajak.
Isa mengatakan subsidi pupuk akan diarahkan pada komoditas prioritas tinggi. Selain itu, program subsidi bunga dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM serta menyediakan rumah untuk masyarakat rendah.
“Subsidi perumahan dan UMKM memiliki tujuan yang baik, dan mungkin perlu dipertahankan dalam ketepatan sasarannya,” kata dia.
Artikel Selanjutnya
Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp107,6 T
(rsa/mij)
