Oslo (ANTARA) – Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere mendesak Israel melepaskan seluruh transfer pajak yang ditahannya dari Otoritas Palestina (PA), dengan menyebut pembayaran tersebut “penting” bagi kesejahteraan penduduk Palestina.
Norwegia adalah ketua kelompok donor internasional untuk wilayah Palestina, yang dikenal sebagai Komite Penghubung Ad Hoc.
Norwegia juga bertindak sebagai fasilitator perundingan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1992-1993 yang menghasilkan Perjanjian Oslo yang mengatur pemerintahan mandiri dan terbatas Palestina.
Pada tanggal 2 November, Israel mengatakan akan melanjutkan transfer pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi akan menahan dana yang dikhususkan untuk Gaza yang dikuasai Hamas, di mana Otoritas Palestina membantu membayarkan gaji sektor pemerintah dan membayar listrik untuk daerah tersebut.
Keputusan Israel diambil setelah memuat internal kabinet mengenai apakah akan melakukan transfer tersebut ketika Israel melawan pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Pada tanggal 6 November, Otoritas Palestina mengatakan tidak akan menerima transfer bila hanya sebagian dari Israel.
Diperkirakan sekitar 30 persen anggaran dibelanjakan di Gaza, di mana mereka juga membiayai program pengobatan dan bantuan sosial.
Baca juga: Kolombia mengusulkan PBB akui Palestina sebagai negara merdeka
“Kami menyeru Israel agar mempertahankan transfer yang disepakati atas penciptaan nilai Palestina, karena ini adalah pajak dan PPN serta sumber keuangan (pendapatan),” kata Stoere kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Oslo.
Transfer pajak tersebut membantu memberikan layanan penting di Gaza dan Tepi Barat, sehingga mempertahankannya akan “langsung mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Palestina”, kata dia.
“Norwegia sudah sangat jelas bahwa setiap perkembangan menuju kehancuran PA hanya akan menguntungkan kekuatan ekstremis di pihak Palestina,” tambah dia.
Stoere tidak mengatakan berapa besar jumlah uang yang ditahan tersebut, namun ia menyatakan jumlah tersebut adalah “jumlah yang besar”.
Otoritas Palestina dan didukung Barat menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat namun tidak memerintah Gaza yang mengendalikan Hamas sejak perang saudara singkat pada tahun 2007.
Otoritas Palestina masih memiliki ribuan pegawai sipil Gaza dalam daftar gajinya.
Baca juga: Staf Deplu AS tuduh Biden “sebarkan informasi salah” konflik Palestina
Sumber: Reuters
Penerjemah : M Razi Rahman
Redaktur: Jafar M Sidik
HAK CIPTA © ANTARA 2023
