PERBANKAN di Indonesia sudah melewati berbagai krisis keuangan global sebelumnya, mulai dari krisis subprime mortgage, kolapsnya Lehman Brothers, krisis finansial global, hingga pandemi Covid-19. Dan terbukti, perbankan Tanah Air mampu bertahan.
Namun demikian, kekuatan perbankan tanah air yang kokoh akan menghadapi ujian terberat tahun ini. Mulai dari kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan inflasi yang mengalahkan bunga deposito, risiko kredit macet, hingga dihapuskannya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2023.
Di tengah banyaknya tantangan yang harus dihadapi Perbankan, banyak kalangan justru optimistis sistem keuangan indonesia tidak akan banyak menyembuhkan. Indikator terkait dengan permodalan, likuiditas hingga profitabilitas, menunjukkan sistem keuangan indonesia sampai saat ini dianggap masih stabil dan sehat.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga bidang ekonomi. Sebab, wajib pajak tak sedikit bisa membayar pajak.
“Saat ini kita masuk tahun terakhir dengan defisit di bawah 3 persen. Jadi tahun ini kita sudah normal, defisit anggaran kita di 2021-2022 itu bisa di atas 3 persen,” ujarnya dalam diskusi kelompok tertarik (FGD) menampilkan Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023, Selasa (7/2).
Dari pandemi Covid-19, lanjutnya, Indonesia bisa belajar mencari sumber pendanaan, salah satunya untuk kebijakan fiskal. Selain itu, dari pandemi ada hikmah positifnya, sistem keuangan bertransformasi ke digital.
“Kita semua dipaksa oleh keadaan. Dari konsumerisme hingga produksi secara digital,” ucap Kamrussamad.
Lebih jauh dia mengungkapkan, sistem pengawasan investasi terus didorong parlemen. Sebab, pinjaman online (pinjol) masih banyak menjerat masyarakat.
“Kami terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi perbankan dan lainnya. Berintegritas dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia),” ujar Kamrussamad.
“Akhir 2022 lalu, kami juga melakukan penguatnya kelembagaan perbankan, sehingga mereka bisa menopang sistem keuangan di Indonesia,” imbuhnya.
Chief Economist PT Bank Permata Josua Pardede mengatakan, resesi ekonomi sangat berdampak pada semua negara. Bahkan inflasi di Amerika mencapai angka tertinggi saat ini. Sehingga berdampak pada suku bunga perbankan.
“Sampai akhir Januari 2023 inflasi di Amerika mencapai 4,75 persen,” bebernya.
Josua menuturkan, proyeksi ekonomi global 2023 akan turun. Hal ini dipengaruhi oleh pembatasan ekonomi negara maju. Kendati demikian, menurut dia, data IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia positif.
“Kita harus cermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika dan China. Karena berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor misalnya,” ujarnya.
Mitra dagang kita seperti Amerika, Eropa dan Inggris akan berdampingan dengan perekonomian kita, akibat pengaruh kebijakan ekspor, tambahnya.
Baca juga : Paket Wisatawan Borobudur akan Dipatok Rp500 ribu untuk Wisman
Taufik Damhuri dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, mengatakan, pangsa pasar di 2023 terus tumbuh. Target pemerintah, di tahun 2024 nanti 30 persen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan bantuan kredit perbankan. Sementara data saat ini dari 57 juta pelaku usaha, baru 12 juta mendapatkan akses perbankan.
“UMKM kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Jepang. Sebab usaha UMKM kita masih sangat kecil, berbeda dengan mereka yang sudah menengah,” terangnya.
Taufik menjelaskan, pemerintah terus mendorong investasi kredit untuk produksi. Ia menambahkan, pemerintah ingin meningkatkan manfaat bantuan sosial menjadi mandiri. Sehingga mereka tidak selama menjadi penerima bansos.
Anggota Komisi XI DPR Eriko Sotarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa dihindari.
Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.
“Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya,” jelasnya.
Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan oleh semua pihak. Tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.
“Di sini butuh perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM nggak bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. Tapi dengan ini digitalisasi,” kata Eriko.
Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat dunia telah diberlakukan.
“Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah diunggah dengan QRIS,” ujar Eriko.
Di tengah situasi ancaman ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dan solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut memainkan pelaku usaha mikro berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen.
Sementara itu kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen.
“Siapa yang nyangka, Indonesia 60 persen dari PDB-nya digerakan oleh UMKM. Siapa yang nyangka? Apakah itu direncanakan? Tidak, hasilnya luar biasa,” tegas Eriko. (RO/OL-7)
