TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah tidak dapat bergantung pada pendanaan transisi energi melalui skema Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP). Terlebih lagi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung pencairan pembiayaan tersebut masih belum jelas.
Fahmy mengatakan, pembiayaan JETP US$ 20 miliar itu kan baru sebatas komitmen negara maju untuk membantu Indonesia dalam program transisi energi. “Tapi sepertinya sulit direalisasikan karena Amerika dan negara Eropa masih dalam kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan,” ujar Fahmy saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 15 Mei 2023.
Oleh karena itu, menurut Fahmy pemerintah harus segera mencari investor. Sebab kalaupun dana JETP cair, nominalnya belum cukup membiayai semua program transisi energi yang direncanakan pemerintah.
“Selain pemerintah perlu lobi-lobi supaya dananya cair, harus mencari investor untuk membayar di pembangkit EBT,” tutur Fahmy.
Fahmy berujar, tanpa pendanaan JETP dan pendanaan dari investor, transisi energi di Indonesia sulit direalisasikan. Dia menilai PLN tidak mampu menggarap program ini sendiri. Sementara dana APBNkatanya, rasanya tidak memungkinkan untuk menggarap proyek ini.
“Dana JETP sebenarnya jadi harapan. Tapi saya kira investor juga suatu keharusan,” ujarnya. “Tanpa investor, lalu dana JETP tidak cair, program transisi energi bisa gagal.”
Selanjutnya: pendanaan transisi energi melalui skema JETP masih belum jelas
