Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek
Jakarta (ANTARA) –
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total nilai investasi Rp23,8 triliun.
“Pemerintah akan membangun beberapa SPAM itu dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang,” kata Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas, dalam diskusi Mewujudkan Kedaulatan Air di Jakarta, Senin.
Proyek tersebut memiliki rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (kawasan Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (kawasan Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.
Kemudian Jatiluhur I (kawasan Kanal Banjir Timur), dan Karian Serpong (kawasan Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 dengan biaya Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung dengan anggaran Rp8,32 triliun (2023-2027).
Untuk kebutuhan investasi Rp2,1 triliun untuk proyek Jatiluhur I tahap satu, kata Thomas, akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiayaannya melalui bundel dan telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia” ucapnya.
Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling.
“Sementara SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta,” ujarnya.
Menurut Thomas, skema pembiayaan bundel dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target cakupan 100 persen pada 2030 mendatang.
Kelebihan skema bundelkata Thomas, adalah kontinuitas penyediaan air minum, cakupan pelayanan SPAM 100 persen, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (penurunan tanah) dan larangan menargetkan SDGs.
“Untuk skema bundel Nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama yang dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan masuk,” katanya.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memenuhi kebutuhan pokok dasar warganya berupa air bersih, upaya ini mengacu pada Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).
Dalam pasal 6 itu negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Demi mengakselerasi kebijakan itu, katanya, pemerintah daerah memberikan subsidi yang bertujuan menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan.
Tak hanya itu, kebijakan subsidi dilakukan untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Oleh karena itu, katanya, pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar berupa udara bagi warga daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu.
“Dampak positif lebih lanjut adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” ujar Heru dalam video rekaman.
Heru mengatakan subsidi air bagi masyarakat dapat mengirit perekonomian rumah tangga. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup juga lebih terjaga, karena penggunaan air tanah menjadi berkurang setelah masyarakat beralih ke air perpipaan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
HAK CIPTA © ANTARA 2022
 DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun sejumlah proyek ...){kind=link}