TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sangat wajar jika Partai Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo. Ujang mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa partainya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo.
Saya yakin sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka 'menagih' apa yang telah disepakati di awal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa , 19 Maret 2024.
Ujang menyebutkan pembagian kekuasaan atau Berbagi kekuatan biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Dia meyakini sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo jika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Dia menilai sangat wajar ketika Golkar minim mendapat lima kursi di kabinet Prabowo. Sebab, Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024.
“Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Mengapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan ke depan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan mendukung Prabowo,” jelasnya.
Namun sebaliknya, jika Golkar diberi sedikit kursi menteri di kabinet Prabowo, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung, sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.
Iklan
Ujang meyakini Prabowo akan memperhitungkan dengan cermat untuk memberikan kursi menteri untuk Golkar. Sebab, ketika salah mengambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga mempengaruhi kondisi internal.
“Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodasi. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang memenangkan pemilu mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional,” kata dia.
Ujang mengingatkan pembagian kekuasaan dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar, khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan berbicara terkait dengan “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
Karena itu, dia menilai sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri. “Pernyataan itu tidak wajar kalau suara Golkar kecil, namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan,” ujarnya.
Pilihan editor: Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN
