TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta -Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyebut transportasi perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur lebih besar dari sekedar biaya fisik pembangunan IKN saja. Menurut Yusuf, iming-iming insentif hingga Rp 100 juta untuk tiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersedia pindah ke IKN bakal makin menggemukkan biaya pembangunan fisik IKN yang diperkirakan mencapai Rp 460 triliun.
Menurut Yusuf, jika insentif ini benar diberikan, maka hal itu akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 18 triliun. Belum lagi jika menghitung biaya tiket pesawat, biaya pengepakan dan transfer barang, hingga biaya transportasi dari proses transfer ASN. “Saat ini terdapat sekitar 200 ribu ASN pemerintah pusat yang bekerja di Jakarta. Dengan 180 ribu di antaranya harus pindah ke IKN,” kata Yusuf, melalui aplikasi pesanan pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
Yusuf menjelaskan rencana memberikan ratusan juta kepada ASN memperkuat fakta kalau IKN tak layak ditempati. “Secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa IKN sangat tidak menarik untuk penempatan,” tutur dia. Dikatakannya, ASN terikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa, ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI.
“Resistensi terhadap IKN tidak hanya dari eksternal namun juga dari internal pemerintah, yaitu keengganan ASN untuk pindah ke IKN,” ujarnya. Yusuf menilai munculnya gelombang propaganda di kalangan ASN di pemerintah pusat merupakan antisipasi agar tidak terpilih pindah ke IKN.
Yusuf melanjutkan, pendekatan tongkat dan wortel yang digunakan pemerintah seperti menjanjikan insentif, tunjangan tambahan, dan fasilitas perumahan bagi ASN yang bersedia pindah, serta memberi sanksi disiplin bagi yang menolak pindah, terlihat tidak cukup meredam kegelisahan ASN.
Iklan
Mantan Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) itu menuturkan, setidaknya terdapat sekitar 200 ribu ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah mengalokasikan 180 ribu di antaranya akan dipindahkan ke IKN. Belum termasuk keluarga ASN. Klaster pertama transmisi direncanakan akan melibatkan 60 ribu ASN, TNI, dan Polri.
Dengan rencana perpindahan yang masif ini, kata Yusuf, keengganan ASN dipindahkan ke ibu kota baru tidak bisa diabaikan. “Kegagalan transfer ASN ke IKN akan berpotensi mengganggu kinerja pemerintah dan perekonomian,” ucap dia.
Yusuf mengatakan, perpindahan fisik secara permanen ke IKN membutuhkan pengorbanan. Resistensi ASN yang telah hidup mapan di Jakarta adalah hal yang wajar dan manusiawi. “Terlebih lagi perpindahan IKN sangat ambisius, membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan dengan target kepindahan pada 17 Agustus 2024,” ucap Yusuf.
Pilihan editor: Jokowi Nilai Wajar Biaya Upacara 17 Agustus 2024 Lebih Tinggi dari Tahun-tahun Sebelumnya
