REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Pengamat Politik Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengatakan, Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri perlu dihentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo.
”Vonis berat yang dijatuhkan Dewas KPK terhadap Firli Bahuri menandai keberanian lembaga tersebut dalam menegakkan aturan dan etika,” kata Wisnu Juwono, Jumat (29/12/2023).
Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada tanggal 27 Desember 2023 menjatuhkan vonis pelanggaran etika berat terhadap Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri, atas pelanggaran etik terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan beberapa harta yang tidak melekat pada LHKPN. Meski terkesan terlambat, keputusan ini memberikan sinyal bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran etik di dalam KPK.
Firli Bahuri telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden pada tanggal 18 Desember 2023, namun dengan vonis Dewas KPK yang telah diterima, Presiden dapat menggunakan hal ini sebagai dasar untuk menghentikan anggota Firli secara tidak hormat.
Wisnu mengatakan langkah ini dianggap penting untuk memberikan efek jera dan mencegah pimpinan KPK mendatang melakukan tindakan tidak etis serupa. Selain itu, hal ini perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan menjaga integritas institusi KPK.
“Dengan ditemukannya vonis pelanggaran etik berat, ini menegaskan bahwa Firli merupakan Ketua KPK dengan kinerja dan integritas terburuk dalam sejarah lembaga ini. Keputusan ini memiliki efektivitas besar terhadap integritas institusi KPK,” tambah Wisnu.
Survei terbaru dari lembaga penelitian terkemuka CSIS, yang dirilis pada tanggal 27 Desember 2023, menempatkan KPK di urutan kedua dari bawah dari 10 lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik hanya 58,8 persen dan tingkat ketidakpercayaan sebesar 40,1 persen.
Hal ini mencerminkan penurunan cukup banyak kepercayaan masyarakat terhadap KPK, yang sebelum Firli memimpin KPK tingkat kepuasan bisa mencapai 80 persen ke atas. “Integritas KPK perlu segera mengucapkan selamat. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat merugikan upaya lembaga dalam anggota korupsi. Dalam konteks ini, tindakan Dewas KPK merupakan langkah yang positif, namun, penting bagi Polda Metro Jaya untuk segera menahan Firli Bahuri untuk memastikan proses hukum dan memastikan kematiannya keadilan di mata publik,” ungkap Wisnu.
Dengan belum ditahannya Firli oleh Polda Metro Jaya setelah pemeriksaan selama 11 jam kemarin, Wisnu menekankan bahwa polisi diharapkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi hilangnya barang bukti atau pelarian buron, seperti yang terjadi pada kasus Harun Masiku, politikus PDIP.
Harun Masiku menghilang sudah lebih dari empat tahun karena diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR periode 2019 – 2024. “Publik mengharapkan ketegasan dari Polda Metro Jaya yang mewakili Polri, seperti yang pernah dilakukan dalam penanganan kasus-kasus sensitif yang melibatkan pejabat tinggi Polri, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tahun lalu,” katanya.
sumber : Antara
