London (ANTARA) – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bertemu untuk membahas krisis yang semakin memburuk di Gaza, dengan tekanan perlunya gencatan senjata segera.
“Kami membutuhkan gencatan senjata segera, pelepasan sandera, dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” demikian kesepakatan mereka pada Rabu (25/9), mengakui krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, menurut pernyataan resmi pemerintah Inggris.
Berbicara di sela-sela Sidang Umum PBB pekan ini, Starmer menyampaikan mengungkapkan secara mendalam atas korban jiwa dalam konflik Gaza, dengan mengatakan “hilangnya nyawa warga sipil sangat tidak dapat ditoleransi,” di mana lebih dari 41.000 orang telah terbunuh selama setahun terakhir, menurut angka resmi .
Pemimpin kedua juga dengan tegas mengutuk meningkatnya kekerasan dari pemukim ilegal Israel dan perluasan organisasi mereka di Tepi Barat.
Mengesampingkan kekerasan saat ini, pembicaraan beralih ke masa depan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, yang dipimpin oleh Abbas, serta proses perdamaian yang lebih luas.
Starmer dan Abbas sepakat bahwa “mendukung dan mereformasi Otoritas Palestina” sangat penting untuk stabilitas, seperti halnya upaya menuju “arah politik yang jelas.”
Mereka menegaskan kembali bahwa solusi jangka panjang untuk konflik ini terletak pada “negara Palestina yang layak di samping Israel yang aman dan terjamin,” dengan penekanan pentingnya diplomasi dan dorongan baru untuk perdamaian abadi di wilayah tersebut.
Inggris, bersama dengan AS, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, juga termasuk di antara negara-negara yang pada hari Rabu (25/9) transmisi gencatan senjata 21 hari dalam konflik antara Israel dan Hizbullah Lebanon, yang oleh banyak pihak disebut sebagai eskalasi berbahaya dari konflik Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Belanda mengalokasikan Rp50,5 miliar untuk bantuan pangan anak-anak Gaza
Baca juga: Pengungsi Palestina cemaskan musim dingin di tengah kekurangan tenda
Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2024
