TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir akan melanjutkan program ‘bersih-bersih BUMN’. Penyehatan dan pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah akan kembali dilakukan sesuai Arah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick, program ini sudah berjalan saat ia menjabat sebagai menteri di era Presiden Jokowi. “Sekarang sama, di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan,” kata dia di kantornya, Jumat, 8 November 2024.
Erick mengklaim program penyehatan telah dilakukan kementerian dengan menyelesaikan banyak masalah di beberapa perusahaan negara. Sebelumnya para petinggi di perusahaan BUMN bidang asuransi dan maskapai milik ada yang terlibat kasus korupsi. “Waktu itu ada Asabri, Jiwasraya dan Garuda,” dia.
Kasus-kasus tersebut menyebabkan beban bagi perusahaan dan kerugian negara. Presiden, menurut Erick, juga meminta pemangkasn 30 persen perusahaan BUMN agar kinerjanya lebih efisien. Penyederhanaan jumlah perusahaan juga sudah dilakukan sebelumnya, dari 114 kini menjadi 47 BUMN.
Banyaknya BUMN, Erick berujar, bukan berarti kondisinya sehat. Tapi dengan jumlah perusahaan yang semakin sedikit justru akan memperbaiki kinerja. Sebanyak 40 badan usaha saat ini dinyatakan baik dan tujuh lainnya masih dalam penyehatan.
Untuk menjalankan program, Kementerian bekerja sama dengan lembaga yang baru dibentuk yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Dalam waktu dekat, Erick akan mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris BUMN untuk mendengarkan langsung paparan dari badan pengendalian untuk menciptakan efisiensi dan menekan korupsi.
Kepala BPPIK, Aries Marsudiyanto, mengatakan fungsi badan adalah untuk mengawasi dan mengontrol kebocoran dan korupsi yang terjadi pada kementerian dan lembaga di bawah pimpinan Prabowo. “BPPIK akan bekerja sama dg aparat penegak hukum untuk menindak hal ini sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
