Paris (ANTARA) – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundurkan diri menerima Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal, namun meminta untuk tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk, demikian diumumkan kantor kepresidenan Prancis pada Selasa (16/7).
Agar periode ini dapat berakhir secepatnya, semuanya bergantung pada kekuatan Partai Republik untuk bekerja sama membangun kesatuan dalam proyek dan aksi untuk melayani rakyat Prancis, menurut Istana Kepresidenan Elysee dalam sebuah pernyataan pers.
Sebagai pemerintahan sementara, Attal beserta tim pemerintahannya hanya dapat mengawasi aktivitas normal yang berjalan di pemerintahan, dan melakukan intervensi dalam keadaan darurat.
Menggantikan Elisabeth Borne, Attal ditunjuk sebagai perdana menteri pada 9 Januari di usia 34 tahun, menjadi orang termuda yang menduduki jabatan tersebut dalam sejarah Republik Prancis Kelima.
Attal mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron pada tanggal 8 Juli setelah partai yang berkuasa gagal mendapatkan suara mayoritas dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif yang digelar lebih awal (snap legislatif Election). Namun, Macron meminta untuk tetap menduduki posisinya “untuk saat ini” guna menjamin stabilitas Prancis.
Pada Kamis (18/7), para deputi yang sudah terpilih diperkirakan akan memilih ketua Majelis Nasional yang baru. Menurut undang-undang pemilu Prancis, menteri yang masih menjabat tidak dapat memberikan suara mereka. Namun, dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, Attal dan para menterinya yang terpilih sebagai deputi kini dapat memberikan suara dalam pemilihan ketua Majelis Nasional
Aliansi pemenang pemilu legislatif, New Popular Front (NFP), belum bisa mengajukan calon perdana menteri berikutnya. Keputusan Macron pun dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan suara bagi ketua Majelis Nasional yang berhaluan sentris atau sayap kanan.
Dalam dua putaran pemilu legislatif yang digelar pada 30 Juni dan 7 Juli, terdapat sentris Macron menempati posisi kedua dengan 163 kursi, tertinggal dari partai oposisi sayap kiri NFP yang memperoleh suara mayoritas relatif dengan 182 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 577 orang.
Presiden Prancis itu mengumumkan pembubaran Majelis Nasional pada 9 Juni dan kedamaian pemilu legislatif baru setelah koalisi partai Renaissance yang dipimpinnya mengalami kekalahan telak dalam pemilu Parlemen Eropa.
Pewarta: Xinhua
Editor: Atman Ahdiat
Hak Cipta © ANTARA 2024
