Mataram (ANTARA) – Perseroan Terbatas Anugrah Mitra Graha (PT AMG) yang mendapatkan izin operasi produksi tambang pasir besi di Blok Dedalpak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terungkap belum mengantongi persetujuan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI pada tahun 2021 dan 2022.
“Sampai akhir tahun 2021, menteri tidak menerbitkan persetujuan RKAB untuk PT AMG,” kata Aji Nugraha verifikator RKAB dari Kementerian ESDM RI menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara korupsi tambang pasir besi PT AMG dengan kesaksian Po Suwandi dan Rinus Adam Wakum di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis.
Begitu pula dikatakan Nensi Wijayati yang turut hadir dalam konferensi bersama Aji Nugraha. Nensi menyampaikan hal serupa dalam kompentensinya sebagai verifikatur RKAB dari Kementerian ESDM RI untuk kegiatan penambangan PT AMG pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil verifikasi selama 2 tahun tersebut, keduanya mengatakan bahwa ada syarat permohonan yang belum terpenuhi sehingga Kementerian ESDM RI tidak menerbitkan persetujuan RKAB untuk PT AMG.
Untuk permohonan pada tahun 2021, Aji Nugraha mengatakan bahwa syarat yang belum terpenuhi itu berkaitan dengan laporan sumber daya dan cadangan hasil verifikasi Competent Person Indonesia (CPI) yang terdaftar di Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI).
“Jadi, syarat persetujuan itu ada empat. Pertama, soal dokumen RKAB, studi kelayakan, ada izin lingkungan, laporan sumber daya dan cadangan. Syarat pengajuan yang belum terpenuhi terkait dengan laporan sumber daya dan cadangan,” ujar Nugraha.
Pada tahun 2022, Nensi mengatakan bahwa laporan sumber daya dan cadangan hasil verifikasi CPI belum terpenuhi. Selain itu, ada juga syarat yang belum terpenuhi soal kelayakan dokumen studi.
“Dari empat kewajiban, dua hal itu yang belum disampaikan PT AMG,” kata Nensi.
Menyinggung soal syarat yang belum terpenuhi, Nugraha menambahkan bahwa penempatan yang mewakili Kementerian ESDM RI telah meminta kepada PT AMG untuk melakukan perbaikan dan memberikan kebutuhan persetujuan RKAB tersebut.
“Akan tetapi, sampai tahun yang dimohonkan berakhir, tidak ada tindak lanjut tanggapan dari PT AMG,” ujar Nugraha.
Terkait dengan sanksi apabila tidak memberikan tanggapan untuk menyetujui persetujuan RKAB, PT AMG tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan maupun penjualan hasil produksi.
“Kalau sanksi administrasi, menurut pengetahuan saya, itu diterapkan kalau tidak ada pengajuan permohonan RKAB. Ini ada pengajuan, hanya ada syarat belum terpenuhi sehingga tanpa RKAB dilarang menambang. Itu sesuai dengan Permen ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 66,” ucap dia .
Nugraha menegaskan bahwa RKAB ini menjadi syarat utama perusahaan pertambangan melaksanakan kegiatan penambangan dan penjualan. Pengajuan RKAB wajib dimohonkan setiap tahun dalam periode Oktober sampai pertengahan November pada tahun sebelum melakukan penambangan.
Baca juga: Paminal Polda NTB memeriksa kapolsek terkait dana pengamanan tambang AMG
Baca juga: Kejati NTB tetapkan tersangka tambahan kasus korupsi tambang PT AMG
Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor : D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023
