TEMPO.CO, Jakarta – Rencana penambahan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bergulir seiring dengan wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang. Wacana itu menyusul bergulirnya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) yang kemudian disetujui menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024.
Salah satu ketentuan krusial yang diubah dalam RUU Kementerian Negara adalah akomodasi pembentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan presiden sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Rencana penambahan komisi di DPR RI itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari internal Dewan.
1. Ketua DPR Puan Maharani: Penambahan Komisi di DPR Sedang Dikaji
Puan mengatakan jumlah komisi di DPR sebagai alat kelengkapan Dewan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan nomenklatur pemerintahan mendatang. Menurutnya, DPR sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang diisukan akan bertambah pada pemerintahan Prabowo.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan DPR akan mematangkan jumlah komisi yang akan ditambah setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan pula penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahannya mendatang.
“Sudah dikaji. Kami akan matangkan nanti setelah presiden terpilih nanti akan memaangkannya. Kira-kira berapa banyak publikasi yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2024 seperti dikutip Antara.
Dia memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah sekaligus mufakat serta sesuai dengan mekanisme yang ada.
2. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar: Baru Sampai Tahap Lobi-lobi Antarfraksi
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui belum mengikuti perkembangan teranyar soal wacana penambahan komisi DPR. Dia hanya mengetahui pembentukan komisi baru itu baru sampai tahap lobi-lobi antarfraksi.
