TEMPO.COBahasa Indonesia: Jakarta – Komunikasi korporasi pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bakal mengikuti regulasi pemerintah ihwal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Hal ini seiring dengan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pemerintah mempersiapkan skenario program subsidi BBM tepat sasaran.
Selama ini, Heppy mengklaim terus melakukan upaya penyaluran paralel subsidi BBM tepat sasaran. “Contohnya, kami data pengguna BBM subsidi melalui kode QR,” kata Heppy melalui aplikasi pesanan kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Heppy berujar, saat ini pendaftaran kode QR untuk subsidi BBM jenis biosolar sudah mencapai 100 persen. Ia mengatakan ada lebih dari 4,6 juta pendaftar yang sudah terverifikasi. “Pertalite juga telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftaran dan masih terus kami dorong dengan perluasan wilayah pendaftaran,” ujarnya.
Penyaluran BBM bersubsidi akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sinyal pembelian mulai 17 Agustus 2024. Melalui unggahan di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, ia mengatakan perlunya dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran negara.
Namun klaim itu kemudian dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden Jokowi. Ketiganya kompak menyatakan bahwa tidak ada otonomi BBM bersubsidi mulai bulan depan.
Airlangga kemudian menggelar rapat tentang kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan rapat usai, Airlangga kembali menyatakan bahwa tidak ada otoritas pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga meminta pemangku kebijakan melakukan sosialisasi program tersebut lebih dulu. Agar tepat sasaran, kata Airlangga dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengatakan pemerintah ingin penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Namun, evisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.
Pilihan Editor: Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini
