Jakarta (ANTARA) – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair berbicara dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, membahas sederet isu penting terkait transformasi digital.
Isu-isu yang dibahas adalah keamanan siber (perlindungan data), pusat data nasional, ekonomi digital termasuk UU Pasar Digital Uni Eropa (Digital Market Act), hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Tadi kami menerima kunjungan dari Tony Blair Institute (TBI) yang dihadiri langsung oleh Mr. Tony Blair, mereka ingin membantu Indonesia dalam transformasi digital, terutama terkait beberapa isu-isu penting,” ujar Menteri Budi.
Baca juga: OIKN-Tony Blair Institute menandatangani MoU pengembangan zona penelitian
Menkominfo menyebut, Tony Blair, yang juga menjadi konsultan untuk berdiskusi dengan 36 negara lainnya, bekerja sama dengan Indonesia untuk mengkaji soal teknologi dan regulasi yang mendasari sejumlah isu tersebut.
“Kita sedang menggodok, sedang mengkaji soal misalnya perlindungan data pribadi, soal digital market act, dan AI, ini kan kita juga banyak mengadopsi (dari negara lain). Karena transformasi digital bukan soal teknologinya saja, namun juga regulasinya,” jelas Budi.
Menkominfo menyebut Blair merekomendasikan teknologi dan regulasi khusus yang dapat mencakup perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah. Selain itu, ia juga menyarankan untuk melakukan hal serupa dengan pusat data nasional.
“Selain perlindungan data pribadi, juga pusat data nasional, bagaimana mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan data-data yang ada di pemerintahan ini,” jelas Budi.
Baca juga: Airlangga Hartarto beberkan poin-poin diskusi dengan Tony Blair
Sementara perihal AI, Budi menjelaskan Tony Blair secara spesifik membahas soal regulasi dan etik terhadap penggunaannya.
Soalnya tindakan pasar digitalkhususnya regulasi perdagangan elektronikBlair menitipkan beberapa catatan seperti persaingan dagang yang sehat, hingga warga lokal sebagai konsumen yang harus diuntungkan.
“Beberapa poin sepertinya bisa kita adopsi, akan disesuaikan dengan kondisi Indonesia,” jelas Budi.
Kerja sama yang berupa penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa nilai kerja sama itu, menurut Menkominfo, telah berjalan selama beberapa waktu ke belakang, dan mereka akan terus berdiskusi lebih lanjut.
Semasa kepemimpinannya di Inggris, Tony Blair berperan dalam transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan di Inggris. Tony Blair Institute juga turut serta dalam membantu pemerintahan beberapa negara untuk transformasi digital.
Baca juga: Kolaborasi Indonesia Tony Blair Institute untuk pemerintahan digital
Pewarta: Pamela Sakina
Redaktur : Siti Zulaikha
HAK CIPTA © ANTARA 2023
