Aset kami itu netral
Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memastikan sudah rutin memeriksa aset miliknya, yakni halte dan bus, bebas dari alat peraga kampanye (APK) selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Keluar dari depo setiap pagi itu kita cek tidak ada APK yang tertempel di sana. Kemudian di setiap detik-detik ujung itu juga kita melakukan pengecekan,” kata Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Welfizon menegaskan aset TransJakarta harus netral. Ia juga menyebut sejumlah APK yang terpasang di sepanjang jalur bus hampir setiap koridor di ibu kota bukan menjadi kewenangan BUMD tersebut.
“Di jalur, kemudian di sepanjang median, itu bukan kewenangan kami. Aset kami itu netral,” ujarnya.
Selain itu, PT TransJakarta juga terus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengenai keberadaan APK di sepanjang jalur bus. Welfizon memastikan layanan TransJakarta tidak terganggu meskipun sepanjang jalur terpasang banyak APK.
“Kami paling koordinasi dengan dinas terkait. Tapi selama ini meskipun di sepanjang jalur itu banyak APK, tapi layanan kami tidak terganggu,” ujarnya.
Baca juga: Transjakarta diperbolehkan penumpang berkaos partai selama tidak kampanye
Aturan pelarangan menempel APK di fasilitas umum dan pohon sudah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pada Pasal 71 disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan.
Selain itu, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana umum dan atau taman dan pepohonan.
Diketahui, Manajemen PT TransJakarta menegaskan netralitas bagi karyawan dan pelanggan menjelang Pemilu 2024 demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.
Karyawan TransJakarta telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penyelenggara netralitas publik. Selain karyawan, BUMD itu juga menggandeng mitra perusahaan termasuk operator untuk ikut menjaga netralitas pada Pemilu.
Baca juga: Bawaslu Jakbar masih menelusuri kasus baliho APK timpa pengendara motor
Pewarta : Siti Nurhaliza
Redaksi : Ade Irma Junida
Hak Cipta © ANTARA 2024
