Jenewa (ANTARA) – Kerja sama internasional adalah kunci untuk menangani kerusakan akibat perubahan iklim dan memastikan tidak ada yang tertinggal, kata Duta Besar Mai Phan Dung, Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa.
Dalam pidatonya pada dialog terkait laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim sebagai bagian dari sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, diplomat Vietnam tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak serius terhadap pendidikan hak asasi manusia dasar.
Topan Yagi yang melanda Filipina, Tiongkok, dan Vietnam, serta banjir di Bangladesh, katanya, merupakan contoh nyata dari pengaruh yang merusak pola cuaca ekstrem, yang tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi manusia, tetapi juga memaksa orang meninggalkan rumah mereka, menghancurkan infrastruktur, dan mempengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang.
Dung secara khusus menekankan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat di negara berkembang yang paling merasakan dampaknya.
Oleh karena itu, solusi yang setara sangat diperlukan, dengan memprioritaskan dukungan bagi mereka yang paling terdampak, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk bertahan di masa depan.
Ia bertemu komunitas internasional untuk meningkatkan sumber daya keuangan dan menerapkan langkah-langkah berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung selama lima pekan ini mencakup berbagai program, termasuk enam diskusi mengenai hak-hak ekonomi, budaya, dan sosial.
Sumber: VNA-OANA
Baca juga: Urgensi “pembiayaan hijau” di tengah darurat krisis iklim global
Penerjemah: Primayanti
Editor: M. Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2024
