Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kebencian Soal Nasib Indonesia Emas 2045 karena masalah pengerdilan. Jokowi meminta agar jajarannya menyiapkan skema terbaik agar persoalan ini bisa diturunkan dengan cepat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerjemahkan arahan tersebut melalui skema digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Tadi kami para menteri terkait sudah mendapat arahan Presiden Jokowi. Beliau sangat concern soal penanganan stunting karena ini kaitannya dengan masa depan generasi. Indonesia Emas 2045 diantaranya harus disiapkan, termasuk dengan menuntaskan masalah stunting,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/3). /1/2023)

Hingga tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. “Perpres Arsitektur SPBE telah terbit, dan ini menjadi pendoronng yang luar biasa untuk kita kejar peningkatan digitalisasi pemerintah di semua lini, termasuk dalam penanganan stunting yang ditargetkan turun 14 persen pada 2024,” ujar Anas .

SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan, pemanfaatan layanan digital nasional dalam penanganan stunting menjadi hal yang mutlak dilakukan. “Dalam arsitektur SPBE terdapat skema manajemen pengetahuan di mana inovasi penanganan stunting bisa dibagi pakai oleh daerah lain,” ujar Anas.

“Siapa yang mengerjakan apa, cascadingnya jelas, pohon kinerjanya seperti apa, sudah terpetakan. Dengan sentuhan digital, kami yakin penanganan stunting bisa diakselerasi,” ujar Anas.

Saat ini telah dipetakan kabupaten/korta dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi, yang ditautkan dengan tingkat kematangan SPBE-nya.

“Jadi sekarang dalam proses dipadukan, mana kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi dan mana yang tingkat kematangan SPBE-nya cukup baik. Karena nanti penanganan stunting akan di-drive dengan pendekatan digital biar efektif. Targetnya terpilih 50-100 kabupaten/kota yang akan menerapkan program penanganan stunting berbasis digital.Contoh-contoh baik inovasinya sudah disiapkan, seperti dari Sumedang, yang nanti direplikasi,” beber Anas.

Kementerian PANRB, lanjut Anas, telah melakukan simulasi tata kelola birokrasi penanganan stunting di daerah, termasuk intervensi tambahan nutrisi yang ideal. “Jadi ketersediaan anggaran di masing-masing kabupaten/kota untuk penanganan stunting akan masuk dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang setiap tahun dievaluasi Kementerian PANRB. Jadi daerah yang memiliki program stunting secara baik, Indeks Reformasi Birokrasi-nya akan mendapat poin tambahan,” ujar Anas .

Dan untuk memberi dampak pada ekonomi lokal, maka intervensi nutrisi ini harus berbasis pangan lokal. “Nanti pengadaannya LKPP bisa mendukung, karena sudah ada e-Katalog Lokal yang lebih mudah dari sebelumnya. Jadi intervensi nutrisinya bisa sekaligus berdampak ke ekonomi lokal. Skema tata kelola kereta program penanganan ini disusun Kementerian PANRB,” paparnya.

Anas menambahkan, penanganan stunting masuk dalam skema Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan yang digalang Kementerian PANRB. “Sesuai Arah Presiden Jokowi, reformasi birokrasi harus berdampak, maka kita susun yang namanya Reformasi Birokrasi Tematik Menangani Kemiskinan yang mengelaborasikan tata kelola birokrasi agar berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan. Di dalam masalah kemiskinan, ada tantangan-tantangan yang beriirisan seperti stunting,” pungkasnya

[Gambas:Video CNBC]