Suara.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir geram dengan adanya indikasi kesalahan dalam penempatan investasi atau korupsi pada dana pensiun (dapen) BUMN, yang dicapai mencapai Rp9,5 triliun.
Hal tersebut terjadi setelah dirinya menerima hasil audit.
“Dapen BUMN kemarin sudah, sudah ada deadline (audit), pengelolaannya dikonsolidasi Rp9,5 triliun, yang terindikasi ada salah investasi atau korupsi,” kata dia, dikutip Jumat, (26/5).
Erick mengaku, sudah mengambil tindakan terhadap kasus tersebut. Meski begitu, lanjut Erick, tak semua dapen BUMN terindikasi korupsi. Sementara yang terindikasi korupsi sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca Juga:
Tidak Hanya Argentina, Tim Besar Seperti Brasil dan Portugal Siap Lawan Timnas Indonesia
Menurut Erick, dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk menyehatkan dapen BUMN.
“Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan. Seperti juga Jiwasraya kan perlu 2-3 tahun, yang penting rule of the game-nya benar,” ucap Erick.
Salah satu kasus yang menjadi sasaran Kejagung adalah korupsi Dapen Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.
“Tentu yang korupsi, kemarin sudah diambil tindakan,” ujarnya.
