Dengan begitu, perekonomian Indonesia mampu terus melanjutkan dari sisi pertumbuhan, stabilitas, namun juga mampu melakukan transformasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap dan hati-hati, sehingga dampak positif yang ditimbulkan dapat ditarik namun dengan tetap memperhatikan dampak negatif dari setiap instrumen.
“Dengan begitu, perekonomian Indonesia mampu terus melanjutkan sisi pertumbuhan, stabilitas, namun juga mampu melakukan transformasi,” kata Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum 2023 yang dipantau secara berani di Jakarta, Selasa.
Ia berharap skema harga karbon, termasuk pajak karbon, mampu mengembangkan mekanisme pembiayaan yang inovatif, yaitu bagaimana pasar meninjau dengan mulai menerapkannya pasar karbon.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga terus berinovasi untuk mengakselerasi, membangun, dan mengembangkan pasar agar semakin dikenal oleh pelaku ekonomi, semakin bisa dikelola secara transparan dan kredibel, serta semakin bisa memberikan sinyal secara pasar kepada pelaku ekonomi untuk terus berpartisipasi.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membentuk beberapa instrumen dan kelembagaan, salah satunya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), kendaraan misi khusus (SMV) yang dikelola bersama-sama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan mengelola dan memperkenalkan pasar karbon di Indonesia dan pada akhirnya dihubungkan dengan pasar karbon dunia.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga sudah membentuk platform SDG Indonesia Satu, yang dikelola salah satu SMV di bawah Kemenkeu yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Platform ini diharapkan mampu menjadi jembatan, tidak hanya untuk berkomunikasi tetapi berkolaborasi terutama di dalam mobilisasi pembiayaan untuk transformasi hijau,” ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Menkeu, Indonesia pun telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi bernama Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan inovasi institusi yang dibuat untuk dapat menciptakan dampak berupa masuknya investasi, termasuk investasi di sektor hijau.
Baca juga: OJK menyebut bursa karbon akan beroperasi pada bulan September
Baca juga: Sri Mulyani: Partisipasi RI penting dalam komitmen transisi batu bara
Baca juga: Wamenkeu tegaskan pajak karbon instrumen capai target nol emisi 2060
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
HAK CIPTA © ANTARA 2023
