KPPOD: Pengaruh Inflasi dan Skema Dadakan Pusat

JawaPos.com – Tahun anggaran 2022 sudah tuntas. Dari hasil rekapitulasi, kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam menggenjot realisasi belanja mengalami penurunan dibanding satu tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan, realisasi menyeluruh belanja daerah hingga Kamis (29/12) ada di angka 83,04 persen. Sementara data 31 Desember 2021, realisasinya mencapai 86,16 persen. ”(Tahun 2022, Red) lebih rendah 3,12 persen,” ujar John Wempi Wetipo kemarin (2/1).

Penurunan secara tahun ke tahun itu terjadi secara merata di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, karena data masuk baru per 29 Desember, Wempi menyebut realisasi final hingga 31 Desember bisa jadi sedikit lebih tinggi. ”Realisasi APBD masih terus bergerak,” tutur Wempi.

Terhadap daerah yang lebih rendah, Wempi menjelaskan, Kemendagri akan menjatuhkan sanksi teguran. Sementara untuk serapannya yang baik, mohon berikan apresiasi piagam. Rendahnya serapan, lanjut Wempi, disebabkan sejumlah masalah. Antara lain lelang dan menghias pejabat pengelola keuangan yang telat.

Kemudian keterlambatan penunjukan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK) dari penyelesaian.

Kemudian, ada juga kasus kekhawatiran ASN menangani aparat, kurangnya pemantauan dan evaluasi (monev) dari kepala daerah, hingga sistem pemda yang rumit.

”Misalnya, setiap akan melaksanakan kegiatan, kepala OPD wajib meminta persetujuan dari kepala daerah,” ungkapnya. Di tahun ini, diminta meminta daerah mempersiapkan diri lebih matang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai, selain persoalan klasik, rendahnya serapan itu juga disebabkan daerah cenderung hati-hati dalam eksekusi anggaran. ”Tahun ini karena pemda sedikit terganggu dengan isu inflasi. Itu cukup membuat hati-hati,” ujarnya.

Apalagi, dalam dua tahun terakhir, selalu ada skema dadakan yang kerap muncul di tengah tahun dari pusat. Misalnya kebijakan refocusing. Arman menilai tren tersebut membuat daerah terkesan menunggu arah.

Agar tahun 2023 lebih baik, Arman mendesak agar monev oleh pusat dilakukan sejak awal. Jadi, tidak hanya ”teriak-teriak” di akhir tahun. Terakhir, dia juga menyarankan skema penghargaan dan sanksi yang lebih serius. Dia menawarkan insentif anggaran bagi yang realisasinya baik. Menentang, sanksi bisa langsung menyasar keuangan daerah.

—

CAPAIAN REALISASI TERTINGGI DAN TERENDAH

PROVINSI

• Tertinggi: Kepulauan Riau, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Banten
• Terendah: Papua, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan

KOTA

• Tertinggi: Serang, Pariaman Banjar Baru, Sukabumi, Bekasi
• Terendah: Makassar, Parepare, Banjarmasin, Baubau, Kediri

KABUPATEN

• Tertinggi: Aceh Tamiang, Gayo Lues, Lanny Jaya, Merangin, Tolikara
• Terendah: Bondowoso, Memberamo Raya, Wakatobi, Maluku Barat Daya, Sukamara

Sumber: Kemendagri