Thursday, June 20, 2024
HomeNationalKanwil DJP Sulselbar sita aset dugaan penggelapan pajak di Kolaka

Kanwil DJP Sulselbar sita aset dugaan penggelapan pajak di Kolaka



Makassar (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan penyitaan aset milik penuntutan kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Penyitaan yang dilakukan tim penyidik ​​pegawai negeri sipil (PPNS) Kanwil DJP Sulselbartra dengan didampingi Tim Seksi Korwas PPNS Polda Sultra ini dalam rangka mengamankan aset milik tersangka HW sebagai jaminan pemulihan atas kerugian pada pendapatan negara yang menimbulkan perbuatan tersangka HW serta untuk menghindari penghilangan atau pemindahtanganan aset tersebut.

“Tindakan penyitaan aset milik tersangka ini merupakan komitmen DJP untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lainnya,” kata Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra, dalam keterangannya yang diterima di Makassar, Jumat.

Ia menjelaskan penyitaan yang dilakukan Kanwil DJP Sulselbartra sesuai dengan Surat Izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 89/PenPid.B-SITA/2023/PN Kka tanggal 15 Mei 2023.

Adapun jenis aset milik tersangka yang berhasil disita yaitu berupa satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamokato Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 412 meter persegi.

Tersangka HW disangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan setidak-tidaknya dimulai sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau huruf d UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU) KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Modus yang digunakan tersangka adalah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan/atau dengan sengaja menyampaikan Surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sekurang-kurangnya Rp4,3 miliar.

Sebelum dilakukan penyidikan dan penyitaan, terhadap tersangka HW telah dilakukan upaya administratif berupa imbauan dan pemeriksaan pajak.

Walaupun dilakukan penyidikan, DJP dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara tetap memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penghentian proses penyidikan dengan membayar kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (2) huruf b UU KUP.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Laode Masrafi
HAK CIPTA © ANTARA 2023



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments