Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Administrasi Kota Jakarta Timur 2024 menghasilkan sebanyak 2.465 usulan masyarakat untuk ditindaklanjuti sebagai program pembangunan di wilayah tersebut.
“Usulan ini merupakan hasil dari tahapan Rembuk RW, Musrenbang tingkat kelurahan hingga Musrenbang tingkat kecamatan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.
Saat mendampingi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Musrenbang Jakarta Timur di Kantor Wali Kota Jaktim, Cakung, Jumat, dia mengatakan, Musrenbang jadi harapan masyarakat karena di dalamnya terdapat usulan-usulan warga.
“Seperti penanganan banjir, peningkatan ekonomi, penurunan stunting dan juga pembangunan sarana pendidikan,” ujarnya.
Baca juga: DKI melanjutkan penanganan banjir di Jakarta Timur hingga tahun 2025
Begitu juga Program Prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi fokus utama dalam Musrenbang.
“Tentunya programnya masih seperti yang lalu, masih sarana-prasarana, seperti penanganan banjir, peningkatan ekonomi, upaya penurunan stunting dan lainnya, itu skala prioritas,” kata Anwar.
Hal itu juga sejalan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menyejahterakan warga Jakarta Timur dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang bebas banjir, asri dan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Anwar, dari 2.465 usulan masyarakat itu, sebanyak 497 usulan di antaranya dikerjakan pada tahun 2024 atau tahun berjalan. Sedangkan 1.411 usulan lain dikerjakan tahun 2025 dan sisanya 557 masih dalam proses diakomodir.
“Saya harap Musrenbang ini bisa membantu masalah-masalah yang ada di warga, bagaimana pemerintah hadir, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, membangun sarana, prasarana, infrastruktur yang baik sehingga wajar Jakarta dikatakan ‘Kota Global’,” kata dia.
Baca juga: Jaktim minta usulan Musrenbang 2024 sesuai kebutuhan warga
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau masyarakat agar lebih memilih dalam menjadwalkan program prioritas mengingat kondisi global yang tidak menentu dan akan berimbas pada Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
“Dengan kondisi global saat ini, kita harus berhati-hati dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025,” ujarnya.
Oleh karena itu, masyarakat harus menyelaraskan program prioritas di Musrenbang yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2025.
“Saya berterima kasih sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota, Musrenbang Jakarta Timur sudah melakukan transmisi terhadap program yang sangat dibutuhkan dan prioritas bagi masyarakat,” kata Heru.
Salah satu program prioritas yang harus terus dilanjutkan pada tahun 2025 adalah penanganan banjir di Jakarta Timur (Jaktim). Meski titik-titik banjir di wilayah tersebut sudah berkurang, dengan terus terjadinya penurunan permukaan tanah maka perlu dibangun sistem polder dan embung.
Baca juga: Kegiatan non fisik diminta diperbanyak pada Musrenbang Jaktim
Heru mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim untuk membangun sumur resapan yang dapat digunakan sebagai wilayah tangkapan air untuk meminimalisir terjadinya banjir.
Di wilayah Jakarta Timur, banjir sudah cukup berkurang. Namun di wilayah tertentu masih terjadi banjir karena penurunan permukaan tanah yang terus berlangsung.
“Maka seharusnya sudah ada di sejumlah titik ada sistem polder dan membuat embung. Terima kasih Forkopimda Jakarta Timur yang terus bersemangat membuat embung,” katanya.
Dengan demikian air bisa ditampung sementara di embung-embung Jakarta Timur dan bisa mengurangi beban wilayah Jakarta Utara karena dihambat dulu di sini.
Pewarta : Syaiful Hakim
Redaktur: Sri Muryono
Hak Cipta © ANTARA 2024
